Angka-angka ini menceritakan kisah anggaran yang ketat. APBN 2026 menetapkan anggaran pendidikan Rp 769,09 triliun. Program MBG saat ini mengalokasikan Rp 223,56 triliun—hampir 30% dari belanja pendidikan total. MK memerintahkan pemindahan dana MBG keluar dari anggaran pendidikan paling lambat 2028.
Iwan mengatakan kelonggaran waktu 2 tahun itu problematis. Pemerintah bisa memanfaatkan celah waktu untuk menunda pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dari SD hingga SMP sesuai mandat MK. “Dengan kata lain, Iwan menduga pemerintah dapat menghindari instruksi MK untuk menggratiskan biaya pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) hingga 2028,” tulis laporan P2G.
Jalan Terjal untuk Profesi Guru
Iwan tidak menyembunyikan kekecewaan terhadap keputusan MK meski ada aspek positif mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan. “Jadi musibah untuk guru sebenarnya banyak: MBG bisa masuk lagi ke anggaran pendidikan dan hilangnya tunjangan profesi guru. Karena itu, kami tidak terlalu senang dengan keputusan MK hari ini, sebab masih ada celah,” katanya.
Kombinasi RUU Sisdiknas yang merugikan dan celah waktu MK menciptakan skenario terburuk: anggaran pendidikan tetap tertekan, tunjangan guru berkurang, dan program kesejahteraan pendidik tertunda tanpa kepastian implementasi. Bagi guru honorer khususnya—yang tidak memiliki jaminan kerja permanen—ancaman ini bermakna hilangnya satu-satunya pendapatan tambahan mereka dari negara.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.