Sabtu, 1 Agustus 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

Ancaman Kekeringan, Legislator Usul Sumur Darurat dan Segera Modifikasi Cuaca

Ancaman Kekeringan, Legislator Usul Sumur Darurat dan Segera Modifikasi Cuaca
Ancaman Kekeringan, Legislator Usul Sumur Darurat dan Segera Modifikasi Cuaca

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memperingatkan pemerintah tidak boleh berlama-lama lagi. Wilayah-wilayah di Indonesia sudah memasuki fase kritis menghadapi kekeringan yang diprediksi BMKG akan mencapai puncaknya Agustus hingga September 2026.

Dari tahap pencegahan, situasi sudah bergeser ke pengendalian dampak. Daniel Johan menyampaikan usul konkret: pengeboran sumur darurat dan modifikasi cuaca (hujan buatan) untuk wilayah paling terdampak.

“Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir,” kata Daniel Johan saat dihubungi Sabtu (1/8/2026). “Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak.”

Laporan dari lapangan membuktikan kecemasan legislator ini bukan sekadar antisipasi. Banyak daerah, khususnya Kalimantan, belum diguyur hujan selama hampir dua bulan. Data dari Jawa Barat saja mencatat 93 kecamatan sudah dilanda kekeringan, sementara hotspot dan kabut asap mulai bermunculan di berbagai titik.

Dua Langkah Darurat untuk Mengatasi Krisis Air

Daniel Johan mengajukan dua solusi yang harus dilakukan segera. Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat — tetapi dengan hati-hati agar tidak merusak cadangan air tanah jangka panjang.

“Jangan sampai solusi darurat hari ini jadi masalah baru esok hari,” tekannya.

Langkah kedua adalah rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah paling terdampak kekeringan dan zona rawan kebakaran.

Komisi IV DPR berkomitmen memberikan atensi penuh pada situasi ini, terutama terkait ketahanan pangan dan produksi pertanian yang paling rentan. Daniel Johan mendorong koordinasi lintas kementerian — BMKG, Kementerian Pertanian, BNPB, dan pemerintah daerah — agar penanganan tidak tersegmentasi.

“Jangan sampai penanganannya lambat karena masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Anggaran Darurat Harus Dialokasikan Sekarang

Legislator ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang cukup. Jika pendanaan tidak mencukupi, dampak buruk akan meluas dengan efek pengganda yang sangat besar.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda