BGN Bantah Program MBG Ganggu Pos Anggaran Pendidikan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menepis anggapan miring soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut menggerus pos anggaran pendidikan nasional.

Di tengah mencuatnya kekhawatiran publik mengenai nasib infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer, Sudaryono menegaskan bahwa beban fiskal pendidikan yang ada saat ini bukanlah dampak dari kebijakan pemberian makan siang bagi anak sekolah tersebut.

Ia berbicara dengan nada lugas saat ditemui di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2026. Baginya, menyalahkan program MBG atas kerusakan ruang kelas atau minimnya gaji pengajar adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal. Masalah-masalah tersebut menurutnya sudah mengakar lama, jauh sebelum kursi presiden diduduki oleh Prabowo Subianto.

“Dulu sebelum ada MBG, sekolah-sekolah yang rusak, yang atapnya bolong, itu kan sudah ada. Enggak mungkin gara-gara Pak Prabowo jadi presiden dan meluncurkan MBG, sekolah-sekolah mendadak jadi rusak semua, kan tidak begitu,” cetus Sudaryono di depan para awak media.

Menggugat Warisan Masalah

Sudaryono justru balik melemparkan pertanyaan tajam kepada mereka yang mengaitkan anggaran pendidikan dengan program gizi. Ia mempertanyakan ke mana larinya perhatian dan anggaran untuk pemeliharaan sekolah pada era-era sebelumnya.

Kalau memang hambatan utamanya adalah anggaran yang terbatas, seharusnya perbaikan sekolah sudah bisa dituntaskan sejak lama, bahkan saat program MBG belum ada di atas meja perencanaan negara.

Ia menantang pihak-pihak yang melayangkan kritik untuk melihat fakta sejarah. Jika seandainya MBG tidak pernah diwacanakan sekalipun, Sudaryono yakin kerusakan fasilitas pendidikan akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Baginya, narasi bahwa MBG telah “mencuri” jatah perbaikan sekolah adalah sebuah pembelokan fakta yang tidak relevan.

Meski membantah keterkaitan tersebut, pemerintah saat ini tidak tinggal diam menghadapi kondisi fisik bangunan sekolah yang memprihatinkan. Buktinya, target perbaikan infrastruktur telah disusun secara masif. Untuk tahun ini saja, pemerintah berkomitmen merenovasi 16.000 sekolah.

Angka itu diproyeksikan melonjak tajam hingga mencapai 90.000 sekolah dalam waktu dekat. Bahkan, secara bertahap, pemerintah menargetkan penyisiran kerusakan bangunan di 300.000 hingga 400.000 sekolah di seluruh penjuru negeri.