Di Hadapan Kader PPP se-Jatim, Mardiono Tegaskan Perjuangan untuk Kepentingan Rakyat

Panggung politik di Malang mendadak riuh oleh kehadiran ribuan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Sabtu (1/8/2026).

Di sana, Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan dan anggota fraksi PPP DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Ia menuntut para wakil rakyat dari partai berlambang Ka’bah tersebut untuk tidak sekali-kali membelakangi kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.

Mardiono memandang fungsi legislatif bukan sekadar kursi empuk. Baginya, mandat rakyat adalah pertanggungjawaban berat. Ia meminta para anggota dewan tidak sekadar duduk, diam, lalu pulang. Fungsi pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah harus benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat akar rumput.

Memperkuat Fungsi Kontrol di Daerah

Kritik tajam sempat terlontar saat ia menyinggung pentingnya optimalisasi peran dewan. Mardiono menekankan kehadiran anggota fraksi PPP di parlemen harus menjadi benteng pelindung bagi warga. Jangan sampai kebijakan daerah justru melenceng dari apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Kehadiran anggota Fraksi PPP harus memberikan perlindungan kepada rakyat. Fungsi kontrol yang dimiliki DPRD harus dijalankan secara optimal dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang sedang dihadapi daerah,” tegasnya di hadapan para kader.

Baginya, setiap rupiah yang dikeluarkan dalam anggaran daerah wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Suasana Bimtek di Malang itu sendiri berlangsung serius. Ratusan anggota dewan dari berbagai wilayah di Jawa Timur tampak menyimak arahan tersebut. Mereka sedang ditempa untuk lebih tangkas merespons dinamika yang ada di lapangan, terutama saat menghadapi isu-isu sensitif di daerah pemilihan masing-masing.

Waspada Ancaman El Niño

Tidak hanya bicara soal politik praktis, Mardiono juga membedah ancaman nyata yang sudah di depan mata. Ia secara khusus menyoroti fenomena El Niño yang berpotensi memukul sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di banyak wilayah Indonesia. Ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Ia mendorong para anggota dewan yang hadir untuk segera melakukan pemetaan masalah di daerahnya masing-masing. Kader PPP diminta tidak menunggu bencana terjadi. Langkah antisipasi lewat produk hukum daerah dan kebijakan anggaran yang taktis menjadi harga mati.