Marak WNA Berulah di Bali, Pengamat: Pengawasan Harus Libatkan Semua Pihak

DENPASAR — WNA berulah di Bali kembali memunculkan sorotan soal pengawasan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata. Pengamat Pariwisata Taufan Rahmadi menilai pengawasan tidak bisa ditumpukan ke aparat penegak hukum semata, karena Bali butuh kerja bersama dari banyak pihak.

Dalam pandangannya, pemerintah, aparat, pelaku usaha, sampai masyarakat adat punya peran yang sama penting untuk menjaga Bali tetap nyaman dikunjungi. Ia menyebut pengawasan yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup jika tujuan akhirnya adalah menjaga kualitas pariwisata.

Pengawasan WNA berulah di Bali dinilai harus kolaboratif

Saat dihubungi detikTravel, Jumat (31/7/2026), Taufan menyampaikan bahwa pengawasan terhadap wisatawan asing semestinya dilakukan secara kolaboratif. Ia menekankan perlunya kerja sama antarlembaga, termasuk melibatkan pecalang dan pelaku pariwisata di lapangan.

Menurut dia, pengawasan yang baik tidak berhenti pada penindakan setelah masalah muncul. Pencegahan harus lebih dulu jalan. Di titik itu, peran masyarakat lokal ikut menentukan, sebab mereka yang paling dekat dengan ritme harian destinasi wisata di Bali.

“Menurut saya pengawasan itu tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Jadi harus ada kerja sama dengan berbagai instansi termasuk juga masyarakat, dalam hal ini pecalang-pecalang yang ada di sana, pelaku pariwisata sehingga semua stakeholder akan sama-sama menjaga destinasi,” kata Taufan.

Pernyataan itu menggarisbawahi satu hal penting: pengawasan di Bali bukan urusan satu pintu. Jika aparat bergerak sendiri, pengawasan bisa tersendat. Kalau pelaku wisata dan masyarakat adat ikut terlibat, jalur komunikasi dan respons di lapangan bisa lebih cepat.

Edukasi budaya sejak sebelum berangkat

Tak berhenti di pengawasan, Taufan juga mendorong edukasi budaya untuk wisatawan mancanegara. Ia menilai masih banyak wisatawan yang belum memahami aturan maupun nilai budaya yang berlaku selama mereka berada di Bali.

Bagi Taufan, edukasi itu sebaiknya dimulai bahkan sebelum wisatawan berangkat ke Indonesia. Dengan begitu, mereka sudah paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat menginjakkan kaki di Bali. Bukan setelah ada masalah. Bukan setelah ada pelanggaran.