Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, riuh oleh aksi massa pada Rabu (5/8). Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) berdiri di depan gerbang utama, membawa tuntutan yang tidak bisa ditawar: pemerintah dan legislatif wajib memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi pendidikan dalam APBN 2027.
Mereka tidak ingin menunggu sampai batas waktu maksimal tahun 2028. Bagi para aktivis ini, membiarkan dana pendidikan terus “digerogoti” program MBG adalah langkah mundur bagi kualitas sekolah dan kesejahteraan guru di Indonesia.
Menagih Janji Konstitusi
Perwakilan KOSPI, Edy Kurniawan, memimpin barisan massa untuk menemui pimpinan DPR serta Ketua Komisi IX. Mereka membawa berkas yang berisi desakan tindak lanjut terhadap tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus: nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026.
Inti dari ketiga putusan itu terang benderang: anggaran pendidikan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan program lain, termasuk MBG.
Edy berbicara dengan nada tegas di hadapan awak media. “DPR harus segera memisahkan anggaran pendidikan dan MBG pada APBN 2027. MK memang memberikan tenggat selambat-lambatnya 2028, tapi kenapa harus menunggu jika bisa dilakukan lebih cepat? Ini soal prioritas negara,” ujarnya.
Bagi koalisi yang di dalamnya bernaung berbagai elemen masyarakat sipil, putusan MK bukanlah saran atau rekomendasi yang boleh diabaikan. Hukum harus ditegakkan melalui postur anggaran yang transparan. Mereka khawatir jika pemisahan ini diulur-ulur, sektor pendidikan akan menjadi “sapi perah” yang terus tergerus kebutuhan program jangka pendek pemerintah.
Alarm bagi Kualitas SDM
Manajer Advokasi Ekosob YLBHI ini mengingatkan bahaya laten di balik pencampuran anggaran tersebut. Alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN adalah mandat konstitusi yang sakral. Ketika dana itu tersedot untuk membiayai makan siang gratis, anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, peningkatan kualitas guru, hingga beasiswa siswa kurang mampu menjadi korban pertama.
“Dana MBG tidak boleh mengambil porsi dari anggaran 20 persen pendidikan. Kalau dibiarkan, pendidikan nasional kita dalam bahaya besar,” kata Edy. Ia menekankan bahwa kualitas infrastruktur sekolah di daerah-daerah terpencil sangat bergantung pada konsistensi anggaran ini.
Jika pos anggaran pendidikan disusupi beban program lain, maka efektivitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan timpang.
KOSPI datang bukan untuk basa-basi politik. Mereka tahu betul bahwa saat ini adalah waktu krusial. Pembahasan Rancangan APBN 2027 akan segera masuk ke meja sidang DPR dalam hitungan bulan ke depan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk menunjukkan ketaatan mereka pada hukum sebelum dokumen anggaran dikunci mati.
Menekan Legislatif
Aksi di depan gedung wakil rakyat itu menjadi sinyal bagi parlemen. Koalisi menegaskan bahwa putusan MK adalah amanat hukum yang mengikat. Tidak ada ruang bagi DPR untuk berkilah atau menunda eksekusi kebijakan ini sampai 2028. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN wajib mencerminkan kepatuhan terhadap konstitusi.
Edy dan rekan-rekannya di KOSPI berencana terus mengawal proses pembahasan anggaran ini. Mereka ingin memastikan bahwa para anggota dewan tidak sekadar menyepakati kebijakan pemerintah, namun juga berani bersikap kritis terhadap pola anggaran yang menyimpang dari perintah MK.
Bagi aktivis ini, langkah nyata di tahun 2027 bukan hanya masalah angka. Ini adalah ujian bagi integritas pengelola negara dalam memproteksi hak-hak dasar warga negara melalui jalur pendidikan. Mereka menunggu respons resmi dari pimpinan DPR terkait tuntutan tersebut dalam jadwal sidang terdekat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.