AMBON — Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa di Maluku teraliri listrik pada 2029-2030, termasuk wilayah pelosok yang belum mendapat pasokan memadai. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut saat memberi pengarahan dalam pembukaan Rapat Kerja DPD Partai Golkar di Ambon, Sabtu (7/11).
Perluasan listrik ini menyasar kesenjangan akses energi di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagi warga, pemerataan berarti akses penerangan yang lebih layak, terutama di dusun dan pulau yang belum tersambung dengan pasokan listrik memadai.
“Saya targetkan di Provinsi Maluku, 2029-2030 harus semua desa di wilayah Maluku sudah teraliri listrik,” kata Bahlil.
Listrik Maluku 2029-2030 dan persoalan di Pulau Run
Bahlil menyoroti Pulau Run di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai contoh wilayah yang belum menikmati listrik selama 24 jam penuh. Ia mengaku pernah mengunjungi pulau itu pada tahun lalu.
“Baru tahun lalu saya ke Pulau Run di Banda Neira dan mereka belum menikmati listrik 24 jam,” ujar Bahlil. Ia membandingkan kondisi pulau tersebut dengan Manhattan, yang menurutnya pernah ditukar dengan Pulau Run pada masa Belanda.
Perbandingan itu menggambarkan ketimpangan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah: sebuah pulau dengan pasokan listrik belum penuh, sementara akses energi menjadi bagian penting dari pembangunan wilayah. Target elektrifikasi Maluku akan diuji oleh kemampuan memperluas layanan hingga lokasi yang belum mendapat jaringan memadai.
Program yang disiapkan pemerintah
Pemerintah mengandalkan dua program untuk memperluas akses. Program Listrik Desa (Lisdes) berfokus pada pembangunan serta perluasan jaringan ke kawasan pelosok yang belum terjangkau jaringan PLN.
Program kedua, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), memberikan sambungan listrik gratis langsung ke rumah warga kurang mampu. Kedua skema itu menyasar kebutuhan berbeda: Lisdes memperluas infrastruktur, sedangkan BPBL membantu rumah tangga memperoleh sambungan.
Dampaknya akan terasa langsung bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara layak. Namun, pencapaian target juga bergantung pada pelaksanaan program di wilayah kepulauan serta kerja bersama pemerintah daerah dan PT PLN (Persero), sebagaimana disebut Bahlil untuk percepatan elektrifikasi.
Target nasional bertahap hingga 2027
Persoalan akses listrik tidak hanya terjadi di Maluku. Bahlil menyebut sekitar 11.000 desa dan dusun di Indonesia masih belum memperoleh penerangan listrik yang memadai. Pemerintah menjadikan percepatan elektrifikasi sebagai prioritas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 2025, pemerintah menargetkan penanganan sekitar 1.400 desa. Sasaran itu akan ditingkatkan secara signifikan pada 2026 dan 2027 melalui sinergi pemerintah daerah dengan PLN.
Bahlil menyatakan optimistis kolaborasi lintas sektor bersama Lisdes dan BPBL dapat mengurangi ketimpangan akses energi di wilayah kepulauan secara bertahap. Pemerintah menargetkan upaya tersebut tuntas pada 2030, sementara target khusus untuk seluruh desa di Maluku disebut berada pada rentang 2029-2030.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.