Anggota DPR dorong pemerintah perkuat sistem penyelamatan laut

SURABAYA — Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS) menekan pemerintah untuk segera memperkuat infrastruktur penyelamatan maritim. Permintaan itu menyusul insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang menewaskan sejumlah penumpang.

BHS mengunjungi korban di RS PHC Surabaya pada Rabu untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal. Saat itu dia menekankan bahwa keselamatan pelayaran bukan hanya soal kapal dan operator.

“Keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kapal dan operator, tetapi juga regulator, pelabuhan sebagai fasilitator, pengguna jasa, hingga unsur penyelamat. Seluruh komponen itu harus diperkuat agar kecelakaan serupa tidak kembali menimbulkan korban besar,” ujarnya.

Dalam pandangan BHS, sistem penyelamatan adalah mata rantai krusial yang saat ini masih lemah. Jika diperbaiki, risiko korban dalam kecelakaan pelayaran bisa diminimalkan secara signifikan.

Penguatan Basarnas dan KPLP

Anggota dewan itu secara spesifik meminta pemerintah meningkatkan kapasitas dua lembaga utama penyelamatan maritim: Basarnas dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Peningkatan bisa dilakukan melalui beberapa cara konkret.

Pertama, penambahan armada dan helikopter untuk jangkauan lebih luas. Kedua, rekrutmen dan pelatihan personel agar respons lebih cepat saat darurat. Ketiga, penempatan pos SAR strategis di jalur pelayaran dengan lalu lintas tinggi dan rawan kecelakaan.

BHS menilai distribusi pos penyelamatan saat ini belum optimal. Banyak rute pelayaran padat yang belum terlayani dengan baik, sehingga waktu respons menjadi lama saat terjadi keadaan darurat.

Tunggu Hasil Investigasi Resmi

Sementara itu, BHS mengimbau publik tidak berspekulasi tentang penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II sebelum Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis temuan resmi.

“Proses penyelidikan telah memiliki mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga seluruh pihak sebaiknya menunggu hasil investigasi sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Investigasi formal diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah — apakah dari aspek teknis kapal, kelalaian operator, atau faktor eksternal lainnya. Temuan KNKT nantinya akan menjadi dasar kebijakan keselamatan yang lebih efektif.

Apresiasi untuk Penanganan Medis

BHS memuji penanganan kesehatan korban yang berjalan baik. Dia mencatat jumlah korban yang masih dirawat terus berkurang berkat dukungan PT Jasa Raharja, Jasa Raharja Putera, dan pihak perusahaan pelayaran. “Korban yang dirawat terus berkurang. Ini menunjukkan penanganan kesehatan berjalan dengan baik hingga pasien dapat dipulihkan,” katanya.

Namun BHS juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal. Dia berharap insiden ini menjadi momentum serius bagi negara untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh ekosistem keselamatan transportasi laut nasional, mulai dari regulasi hingga kapasitas infrastruktur penyelamatan.