JAKARTA — Lima orang tewas dalam kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Kapal penumpang itu terbakar saat berlayar dari Surabaya ke Makassar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Ratusan penumpang berhasil dievakuasi dalam operasi besar-besaran yang melibatkan Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Tim masih melakukan identifikasi korban dan pencocokan data manifes untuk memastikan seluruh penumpang terdata.
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, yang membidangi infrastruktur dan transportasi, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban.
Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Sudjatmiko pada Rabu (5/8/2026).
Peringatan Keras untuk Pembenahan Sistem
Tragedi KM Mutiara Sentosa II bukan sekadar insiden tunggal — ini adalah sinyal alarm bagi seluruh ekosistem transportasi laut Indonesia. Sudjatmiko menilai musibah tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran di negara ini.
Kecelakaan transportasi laut yang terus berulang menunjukkan ada kelemahan struktural dalam pengawasan, pemeliharaan kapal, dan protokol keselamatan. “Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh lagi ada kecelakaan transportasi laut yang berulang,” tegas legislator dari Komisi V tersebut.
Dampak Langsung Terhadap Kepercayaan Publik
Tragedi ini langsung berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut sebagai moda utama di Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Ketika lima nyawa hilang dalam sekejap, ratusan keluarga kehilangan pencari nafkah, dan jutaan calon penumpang ragu untuk berlayar, berarti sistem keselamatan yang ada belum bekerja optimal.
Pembenahan total yang dimaksud Sudjatmiko mencakup beberapa aspek krusial: sertifikasi dan inspeksi kapal yang lebih ketat, pelatihan crew yang terstandar internasional, modernisasi peralatan safety seperti life jacket dan lifeboat, serta sistem monitoring real-time untuk setiap kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia.
Koordinasi Penyelamatan Berjalan Cepat
Meski tragedi menelan korban, operasi penyelamatan yang melibatkan berbagai instansi menunjukkan respons koordinasi yang relatif cepat. Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri berhasil mengevakuasi ratusan penumpang sebelum situasi semakin parah.
Namun, respons cepat saat musibah tidak bisa menggantikan pencegahan. Idealnya, sistem keselamatan yang kuat harus mencegah kebakaran terjadi sejak awal. Jika tidak bisa dicegah, protokol keselamatan harus meminimalkan korban jiwa sebelum evakuasi diperlukan.
Proses identifikasi korban yang masih berlangsung menunjukkan pentingnya database penumpang yang akurat dan terkelola baik. Pencocokan manifes dengan realitas di lapangan harus menjadi rutinitas, bukan saat ada tragedi.
Sudjatmiko dan Komisi V memiliki peran penting dalam mendorong Kementerian Perhubungan untuk mengeksekusi pembenahan ini. DPR juga perlu memastikan regulasi dan standar keselamatan pelayaran di Indonesia setara atau bahkan melampaui standar internasional yang sudah terbukti efektif di negara lain.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.