Anggota DPR Dorong Permenhub SPB Direvisi Imbas Rentetan Kecelakaan Kapal di Indonesia

Daftar kecelakaan laut yang terus berulang dalam setahun terakhir membuat Komisi V DPR RI angkat bicara. Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendesak Kementerian Perhubungan merombak total regulasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar tragedi di perairan Indonesia tidak terus memakan korban.

Kondisi ini menjadi alarm keras bagi sektor transportasi laut nasional. Dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di lintasan Ketapang–Gilimanuk pada Juli 2025 hingga terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Madura, pola kegagalan sistemik terlihat nyata.

Hamka menegaskan bahwa investigasi pasca-kecelakaan saja tidak pernah cukup. Harus ada pembenahan fundamental pada tata kelola pengawasan di lapangan, ungkapnya saat memberikan pernyataan resmi pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Celah dalam Administrasi

Hamka menyoroti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan SPB. Menurutnya, aturan tersebut menjadi biang kerok longgarnya pengawasan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, ia berulang kali mengingatkan bahwa aturan ini menyisakan celah lebar yang menurunkan efektivitas pengawasan kapal sebelum diizinkan bertolak dari pelabuhan.

Saat ini, proses penerbitan SPB hanya mengandalkan tumpukan kertas. Syahbandar hanya memverifikasi dokumen seperti surat pernyataan nahkoda, manifes penumpang, daftar awak kapal, serta daftar periksa yang diisi sendiri oleh pihak operator.

Hamka menjelaskan, mekanisme administratif seperti ini memanjakan kelalaian. Petugas di lapangan tidak diwajibkan melakukan inspeksi fisik secara langsung ke badan kapal, kecuali ada laporan atau indikasi mencurigakan.

Akibatnya, kapal-kapal yang mungkin sudah tidak laik laut bisa melenggang keluar pelabuhan selama dokumennya terlihat rapi di atas meja. Kelebihan muatan, kondisi mesin yang uzur, hingga kegagalan sistem keamanan kerap terlewat begitu saja hanya karena verifikasi fisik tidak menjadi menu wajib sebelum keberangkatan.

Belajar dari Tragedi Beruntun

Rentetan musibah yang menimpa KM Gregorius Barcelona V di perairan Pulau Talise, Manado, KM Muchlisa di Penajam Paser Utara, hingga KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar bukan sekadar statistik. Bagi Hamka, deretan nama kapal tersebut adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan kita sedang sakit.