JAKARTA — Kementerian Keuangan mengungkapkan target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 berpotensi melebar demi mengakomodir tambahan kebutuhan belanja negara. Pembengkakan ini dipicu oleh banyaknya usulan program baru serta tambahan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga.
Potensi pelebaran defisit anggaran tersebut tentu berdampak langsung pada pengelolaan utang negara dan alokasi pembiayaan pembangunan nasional. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, arah kebijakan fiskal ini akan memengaruhi stabilitas ekonomi makro serta ketersediaan stimulus di berbagai sektor publik sepanjang tahun anggaran 2027 berjalan.
Aspirasi Program Baru Picu Lonjakan Belanja
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati target defisit anggaran berada di kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kesepakatan awal ini diambil dalam pembahasan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Mei 2026.
Namun, peta jalan fiskal tersebut bergeser setelah dokumen dibahas lebih dalam bersama kementerian/lembaga terkait dan komisi di DPR. Muncul gelombang usulan program baru yang membutuhkan dukungan dana segar.
“KEM-PPKF kan sudah disampaikan ke DPR, kemudian dibahas kementerian-lembaga dengan komisi-komisi di DPR. Dalam pembahasan itu kan ada aspirasi, ada usulan tambahan, juga ada program-program baru dan sebagainya, tentunya kita berharap masukan dari publik ini bisa melengkapi dan memperbaiki,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027 pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Batas Bawah Defisit Bergeser ke Atas
Rofyanto menyebut pergerakan usulan baru ini membuat batas bawah defisit yang telah disepakati tidak lagi mampu menampung semua kebutuhan belanja. Akibatnya, proyeksi defisit dipastikan merangkak naik melebihi angka batas bawah semula.
“Meskipun kemarin defisitnya kita siapkan 1,8% sampai 2,4%, namun ini sepertinya bergerak di atas 1,8%,” terang Rofyanto.
Kementerian Keuangan sendiri belum mau merinci berapa angka pasti dari pergeseran defisit tersebut. Pemerintah masih merapikan kalkulasi akhir postur belanja dan pendapatan negara agar tetap kredibel.
Detail final postur anggaran negara tersebut baru akan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, nota keuangan dan angka defisit definitif akan dibacakan langsung di hadapan sidang paripurna DPR pada pertengahan bulan ini.
“Kalau angka yang pastinya, itu kan nanti akan disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidato 14 Agustus mendatang. Tapi yang pasti kan lebih tinggi dari 1,8%, karena untuk menampung tadi ya, tambahan belanja, aspirasi, dan sebagainya,” ujar Rofyanto.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.