JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh tenaga kesehatan untuk selalu mengedepankan sikap empati dalam melayani masyarakat, terutama para pasien pengguna fasilitas BPJS Kesehatan. Respons tegas ini muncul setelah publik dihebohkan oleh komentar miring bernada perundungan dari oknum petugas medis di media sosial terhadap seorang pasien yang sedang kritis.
Kejadian tragis ini bermula saat seorang pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan mengeluhkan lambatnya pelayanan di rumah sakit melalui platform Threads pada 22 Juli 2026. Yurizal mengaku telantar dan harus menunggu hingga delapan jam demi mendapatkan kamar rawat inap.
Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru menuai reaksi nirempati dan ejekan dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan. Polemik ini berakhir pilu setelah pihak keluarga mengonfirmasi bahwa Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026.
Pentingnya Kemanusiaan dalam Pelayanan Publik
Dampak dari sikap tidak terpuji oknum petugas medis ini sangat besar bagi kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan Indonesia. Ketika masyarakat yang sedang berada di titik paling rentan justru mendapat perlakuan diskriminatif, rasa aman terhadap jaminan kesehatan negara menjadi runtuh.
Sikap nirempati tersebut tidak hanya mencederai profesi medis, tetapi juga berpotensi membuat masyarakat takut atau ragu untuk mengakses layanan kesehatan darurat yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Puan Maharani menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaannya. Kualitas sektor ini tidak bisa hanya diukur dari megahnya fasilitas fisik atau ketersediaan tempat tidur semata.
“Pelayanan kesehatan jangan sampai kehilangan empati, karena ini menyangkut kemanusiaan dan sistem pelayanan publik. Tenaga kesehatan harus berempati kepada pasien, termasuk pasien BPJS,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (7/8/2026).
DPR Dorong Evaluasi Sistem Rujukan Nasional
Menurut Puan, rentetan peristiwa pilu ini harus menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Masalah ini bukan sekadar urusan etika individu perawat atau dokter, melainkan sinyal adanya hambatan sistemik dalam tata kelola rumah sakit di Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mendesak adanya perbaikan nyata pada manajemen penanganan pasien gawat darurat serta keterbukaan informasi ketersediaan kamar perawatan secara real-time di seluruh wilayah.
“Termasuk memastikan adanya sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional sehingga pasien tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan segera,” tutur Puan.
Kasus ini sendiri kini telah memicu tindakan dari otoritas terkait. Salah satu perawat di RSUD Cicalengka Bandung yang terbukti menuliskan komentar tidak pantas di media sosial kini telah dinonaktifkan dari jabatannya, sementara Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga mulai turun tangan menelusuri pelanggaran etik ini.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.