Mahkamah Agung India Ganti Dua Hakim Kasus Korupsi Batu Bara

NEW DELHI — Mahkamah Agung India resmi merotasi dua hakim yang menangani kasus korupsi batu bara di Delhi. Keputusan ini diambil setelah adanya permintaan tidak biasa dari Pengadilan Tinggi Delhi yang menyatakan kedua hakim tersebut lebih dibutuhkan untuk tanggung jawab lain.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Suryakant bersama Hakim Joymala Bagchi dan Hakim V Mohana mengeluarkan perintah untuk memindahkan hakim Sunena Sharma dan Dheeraj Mor. Padahal, posisi tersebut tergolong krusial karena menangani rangkaian perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor pertambangan batu bara.

Alasan Rotasi Mendadak

Pengadilan Tinggi Delhi dalam surat resmi kepada Mahkamah Agung menilai Sunena Sharma dan Dheeraj Mor sebagai pejabat peradilan yang memiliki prestasi luar biasa. Namun, pihak pengadilan menilai keduanya lebih cocok untuk mengemban tugas-tugas spesifik di luar kursi hakim pengadilan khusus tersebut. Permintaan ini terbilang unik mengingat masa jabatan mereka yang terhitung masih sangat singkat.

Sunena Sharma sendiri baru bertugas selama enam bulan sejak Januari lalu, menggantikan hakim sebelumnya, Sanjay Bansal, yang telah menangani perkara tersebut selama empat setengah tahun. Sementara itu, Dheeraj Mor baru menjabat sebagai hakim khusus sejak April 2025.

Hingga saat ini, keduanya belum menerima penempatan tugas peradilan baru dan justru ditempatkan di kantor kepala hakim distrik dan sesi untuk wilayah CBI.

Dampak terhadap Kasus Berjalan

Langkah administratif ini memicu spekulasi mengenai kelanjutan penyelesaian berkas perkara korupsi batu bara. Sebagai langkah antisipasi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Delhi telah menunjuk Virender Kumar Kharta dan Ajay Garg sebagai pengganti. Virender Kumar Kharta sebelumnya bertugas di pengadilan NDPS Saket, sedangkan Ajay Garg berasal dari pengadilan jalur cepat Tis Hazari.

Pihak Pengadilan Tinggi Delhi telah menginstruksikan kepada hakim yang diganti untuk menyelesaikan seluruh putusan atau perintah yang sudah dijadwalkan sebelum benar-benar meninggalkan jabatan mereka.

Batas waktu yang diberikan untuk pembacaan putusan tersebut adalah maksimal dua hingga tiga minggu ke depan. Seluruh tanggal pembacaan putusan juga wajib dicantumkan dalam daftar perkara pengadilan serta laman resmi institusi agar publik tetap dapat memantau proses hukum yang berlangsung.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh The Times of India, sebanyak 29 kasus korupsi CBI masih tercatat dalam status tertunda di dua pengadilan khusus batu bara tersebut. Di sisi lain, lebih dari 27 perkara lainnya telah dinyatakan selesai.

Transisi hakim di tengah penanganan puluhan kasus ini menjadi sorotan serius bagi integritas dan kecepatan penyelesaian hukum kasus korupsi sektor energi di India.