JAKARTA — Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa dan guru di Bogor, Jawa Barat, serta Papua memicu reaksi keras dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh dan mendorong orang tua korban untuk mengambil langkah hukum jika anak mereka mengalami gangguan kesehatan serius akibat mengonsumsi makanan tersebut.
Kejadian ini berdampak langsung pada kekhawatiran ribuan orang tua murid di Indonesia mengenai standar keamanan pangan dari program nasional ini. Jaminan kebersihan dapur produksi kini menjadi pertaruhan besar bagi reputasi BGN dalam mendistribusikan jutaan paket makanan setiap harinya.
DPR Dorong Jalur Pidana bagi Pengelola Lalai
Politikus Partai Golkar Yahya Zaini menegaskan bahwa aspek kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan. Ia melihat ruang hukum terbuka lebar bagi para orang tua yang merasa dirugikan atas kelalaian penyedia jasa makanan.
“Jika ada orang tua yang keberatan terhadap kasus keracunan makanan yang menimpa anaknya, orang tua tersebut dapat menuntut secara hukum karena telah dirugikan kesehatannya sehingga anaknya terkena penyakit. Apakah kasus keracunan merupakan tindak pidana atau bukan, serahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).
Di samping mendorong langkah hukum, Yahya mendesak BGN menetapkan aturan ketat mengenai batas waktu konsumsi hidangan. Hal ini penting agar paket makanan tidak dikonsumsi melampaui jam layak saji yang berisiko memicu pertumbuhan bakteri berbahaya.
Ketegasan BGN Tutup Ratusan Dapur Bermasalah
Meski mengkritik keras adanya kasus keracunan, Komisi IX tetap memberikan apresiasi terhadap langkah cepat BGN dalam membenahi tata kelola internal mereka. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, tindakan pembersihan besar-besaran sudah berjalan di lapangan.
“BGN telah membuat kebijakan bersih-bersih baik di kalangan internal maupun telah menutup 883 dapur, memberhentikan 137 kepala SPPG dan menemukan 144 dapur yang tetap dibayar walaupun tidak beroperasi. Langkah tersebut patut diberikan apresiasi,” ujar Yahya menambahkan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis yang tidak hanya mengandalkan internal BGN, melainkan turut melibatkan pihak sekolah, orang tua siswa, hingga dinas kesehatan di setiap daerah.
Sanksi Tegas Pencopotan Kepala SPPG di Papua
Sebelumnya, langkah tegas telah diambil oleh Kepala BGN Sudaryono menyusul insiden keracunan massal yang melanda ratusan siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Pengelola satuan pelayanan dituding lalai dalam mengawasi proses produksi makanan.
“Ini fatal. Sudah langsung kami suspend, kami copot kepala SPPG-nya,” tegas Sudaryono saat ditemui setelah rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Sudaryono mengonfirmasi bahwa tim investigasi khusus telah diterjunkan ke Jayapura untuk mencari penyebab pasti keracunan massal tersebut. Dari temuan sementara di lapangan, indikasi awal mengarah pada kesalahan prosedur waktu memasak.
“Sejauh ini investigasi sementara mereka masaknya kecepetan ya. Ini kita berpacu melawan waktu bagaimana caranya, intinya memastikan tidak boleh ada keracunan lagi. Tidak boleh lagi,” pungkas Sudaryono.
BGN kini memfokuskan evaluasi pada penyesuaian petunjuk teknis memasak di seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) guna memastikan standardisasi temperatur dan higienitas terjaga ketat sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.