WASHINGTON — nama Trump kembali dipasang oleh dewan Kennedy Center pada Kamis, menurut sejumlah laporan, dan keputusan itu langsung menantang putusan hakim federal yang sebelumnya memerintahkan nama tersebut dicopot dari John F. Kennedy Center for the Performing Arts.
Langkah terbaru ini membuat sengketa nama gedung seni ternama di Washington, D.C., masuk ke babak baru. Dampaknya bukan sekadar soal papan nama. Ini menyentuh batas wewenang antara dewan, Gedung Putih, dan pengadilan federal dalam mengatur simbol publik yang sangat terlihat.
Nama Trump di Kennedy Center kembali jadi sengketa
Dalam laporan yang dikutip Axios, The New York Times, dan AP, dewan Kennedy Center pada Kamis memilih untuk menambahkan lagi nama Trump pada institusi itu. Sumber-sumber pembanding, termasuk SCMP dan Bloomberg, menyebut keputusan dewan itu juga dibarengi dorongan untuk melanjutkan rencana penutupan fasilitas selama dua tahun demi perawatan.
Rapat itu memperlihatkan betapa cepat perkara ini berbelok dari urusan administratif menjadi konflik hukum. Pada Mei, hakim federal Christopher Cooper memutuskan bahwa hanya Kongres yang berwenang mengubah nama venue pertunjukan tersebut, dan ia memerintahkan nama Trump dihapus. Proses pencopotan selesai pada Juni.
Sejak itu, area yang dulu memuat nama Trump disebut sudah ditutup penutup besar. Situasi visualnya jadi simbol sengketa yang belum tuntas. Nama lama ada, lalu hilang, lalu kini dicoba kembali.
Putusan hakim federal kini diuji
Putusan Mei itu menjadi titik penting karena Cooper tidak hanya bicara soal huruf-huruf di fasad gedung. Ia juga menghentikan langkah penutupan yang sempat dijadwalkan berlaku pada 5 Juli, setelah menilai keputusan dewan sebelumnya terlalu dini dan seolah sudah ditentukan sejak awal.
Dengan keputusan terbaru dewan, benturan dengan pengadilan makin terang. Jika putusan Mei menegaskan batas hukum, maka pemungutan suara Kamis ini menunjukkan dewan belum menyerah pada tafsir berbeda atas kewenangan mereka. Karena itu, perkara ini diperkirakan kembali masuk ke jalur litigasi.
SCMP melaporkan anggota DPR Joyce Beatty, yang menjadi trustee ex officio melalui posisinya di Kongres, menyebut langkah itu sebagai upaya terbuka untuk mengakali putusan pengadilan. Ia juga menegaskan akan terus melawan kebijakan tersebut. Pernyataan itu menambah bobot politik pada sengketa yang sejak awal memang tak pernah murni soal seni.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.