Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN

JAKARTA — Istana meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal rencana pengadilan adhoc dan amnesti bagi pimpinan BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan: gagasan itu bukan keputusan final, melainkan ekspresi komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara secara menyeluruh.

“Sebenarnya yang secara substantif harus dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita,” kata Prasetyo saat diwawancarai di Istana Merdeka, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo membaca pernyataan Prabowo sebagai refleksi urgency pemerintah mengatasi berbagai kekeliruan dalam pengelolaan BUMN, termasuk praktik korporat di masa lalu yang diduga merugikan negara. Bukan langkah hukum yang sudah disiapkan dengan detail, melainkan sinyal kehendak untuk tidak setengah-setengah dalam pembenahan.

“Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita,” jelasnya.

Amnesti Masih Jauh Dari Meja Diskusi

Terkait wacana amnesti untuk petinggi BUMN yang mengembalikan kekayaan negara, Prasetyo memberi sinyal pembicaraan itu belum masuk fase serius di level pemerintah. Menurutnya, melompat ke amnesti adalah langkah terlalu jauh sebelum pembenahan struktural tuntas.

“Kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum. Kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti,” ujarnya tegas.

Apa dampak praktisnya bagi rakyat dan investor? Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama bukan mempasilitasi kelancaran pelaku kejahatan ekonomi di BUMN, tetapi menata ulang manajemen, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan pelat merah.

Jika berhasil, BUMN bisa menjadi mesin ekonomi yang lebih efisien dan transparan, bukan sekadar lembaga yang terus dihinggapi korupsi atau mismanajemen.

Hasil Pembenahan Mulai Terlihat

Prasetyo mengklaim upaya pembenahan BUMN dalam 21 bulan terakhir sudah menuai hasil nyata. Ia menyebut perbaikan manajemen dan kinerja beberapa perusahaan mulai menunjukkan peningkatan signifikan.

“Yang lebih substantif itu saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN kita, ternyata bisa kita rampungkan, ternyata juga bisa manajemen kita rampungkan,” katanya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, memilih prioritas: memperkuat fondasi pengelolaan BUMN daripada terjebak dalam perdebatan tentang instrumen hukum yang belum tentu efektif atau justru menambah kompleksitas. Pengadilan adhoc dan amnesti, dalam pandangan Istana, adalah opsi yang masih jauh di horizon — bukan agenda urgent minggu ini atau bulan ini.