Pendekatan ini sekaligus menjadi antitesis bagi budaya hukum yang selama ini berkembang di Indonesia. Jika biasanya aparat terkesan “tidur” sebelum ada desakan massa, Presiden Prabowo terlihat mencoba membalikkan arah angin. Sahroni menekankan bahwa keadilan tidak boleh menjadi komoditas konten.
Keadilan adalah hak dasar yang wajib diberikan negara tanpa memandang latar belakang atau kekuatan politik seseorang.
Refleksi Kemerdekaan di Usia Ke-81
Delapan puluh satu tahun sudah usia Republik ini. Namun, pekerjaan rumah di bidang hukum masih menumpuk di meja-meja penyidik dan hakim. Sahroni mengajak semua pihak untuk berhenti menganggap kemerdekaan sebagai garis finis. Sebaliknya, usia yang matang ini seharusnya menjadi titik balik untuk membenahi institusi yang selama ini masih sering dikeluhkan rakyat kecil.
Bagi pria yang akrab disapa Sahroni ini, peringatan proklamasi adalah pengingat bahwa keadilan tidak boleh memiliki kasta. Jika hukum hanya tajam pada mereka yang tidak punya akses media, maka tujuan kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa akan tetap menjadi mimpi di siang bolong.
Fokus pemerintah saat ini, menurut pandangan Sahroni, sudah berada di jalur yang benar untuk melakukan reformasi hukum secara konsisten.
Ke depan, ujian sebenarnya adalah apakah pola penegakan hukum yang tidak bergantung pada viralitas ini bisa terus bertahan. Konsistensi menjadi harga mati. Tanpa kesadaran bahwa hukum adalah pelindung rakyat yang setara, kepercayaan publik akan sulit pulih.
Kemerdekaan memang telah diraih, tapi perjuangan untuk menegakkan keadilan di ruang sidang tetap menjadi maraton panjang yang tak boleh berhenti di tengah jalan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.