Kursi empuk di ruang rapat strategis pemerintah mungkin sudah akrab bagi banyak orang, namun bagi Burhanuddin Abdullah, tempat itu adalah medan tempur intelektual yang tak pernah usai.
Pria yang kini menginjak usia 79 tahun tersebut kembali muncul ke permukaan, membawa segudang pemikiran tentang arah ekonomi kita di tengah gejolak pasar yang tak terduga.
Bukan sekadar nostalgia karier, kehadirannya saat ini justru menjadi pengingat keras bagi para pembuat kebijakan tentang pentingnya disiplin fiskal di atas segala kepentingan politik jangka pendek.
Bagi Burhanuddin, ekonomi bukan sekadar grafik yang bergerak naik atau turun di layar monitor. Ia melihatnya sebagai detak jantung kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya sejak dulu sangat sederhana, namun eksekusinya sering kali pelik: menjaga inflasi agar tidak liar.
Tanpa kendali harga yang mapan, ia meyakini ekonomi negara berkembang seperti Indonesia akan selalu mudah terguncang oleh angin kencang dari pasar global.
Fondasi Kepercayaan Publik
Ia sangat keras soal satu hal: kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat, sistem keuangan akan lumpuh. Itulah mengapa ia berkali-kali menekankan bahwa otoritas moneter dan fiskal tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinkronisasi. Sinergi. Kerjasama yang jujur antara pemerintah dan Bank Indonesia adalah harga mati untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Transparansi bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Selama puluhan tahun memegang kompas kebijakan, Burhanuddin sadar bahwa pelaku pasar sangat sensitif terhadap sinyal. Sekali saja otoritas terlihat ragu atau tidak konsisten, pasar akan bereaksi brutal.
“Langkah terukur,” begitu jargon yang sering ia dengungkan. Baginya, setiap kebijakan ekonomi yang lahir harus bisa dipertanggungjawabkan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Ia tidak hanya bicara soal teori makro yang membosankan di ruang kelas. Pengalaman panjangnya di berbagai posisi puncak pemerintahan memberikan ia akses langsung pada realita di lapangan. Ia tahu persis bagaimana sebuah keputusan di level kabinet bisa berdampak pada harga beras di pasar tradisional atau daya beli buruh di kawasan industri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.