Pramono: Kolaborasi Lintas Partai Bangun Jakarta, Tak Bisa Jadi ‘Jagoan’ Sendiri

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Ibu Kota membutuhkan kerja sama lintas partai, bukan kepemimpinan soliter dari satu kekuatan politik. Pernyataan tegas itu disampaikannya saat membuka Pameran Lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

“Bagaimanapun Jakarta memerlukan support, dukungan termasuk tentunya dari partai yang dipimpin oleh Mas AHY (Demokrat). Enggak bisa orang merasa menjadi jagoan sendiri di Jakarta, enggak ada,” kata Pramono dalam sambutannya.

Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Momen menjadi simbol konkret komitmen Pramono (PDI Perjuangan) terhadap kolaborasi antar partai dalam mengelola Jakarta.

Praktik Langsung di Lapangan

Pramono tidak hanya menyuarakan kolaborasi dalam retorika. Politikus tersebut mengaku secara rutin mengajak anggota legislatif dari Fraksi Demokrat turun langsung ke lapangan menangani masalah warga. Pendekatan pragmatis ini dilakukannya tanpa mempertimbangkan latar belakang partai penyusun legislatif.

“Bahkan saya kalau turun ke lapangan, mungkin kalau ada fraksinya Mas AHY (Demokrat), selalu saya ajak turun ke lapangan. Enggak pernah saya membedakan dari partai A, B, C, D, enggak ada,” tegasnya.

Pramono menekankan bahwa persoalan Jakarta—dari infrastruktur hingga layanan publik—harus diselesaikan dengan pendekatan kolektif melibatkan semua elemen legislatif tanpa memandang afiliasi partai. “Saya bilang kalau saya turun ke lapangan adalah bersama-sama dengan semua, semuanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan,” sambung gubernur tiga periode itu.

Simbolisme Kanvas Bersama

Dalam kesempatan yang sama, momentum kolaborasi itu ditandai dengan aktivitas kreatif bersama. AHY dan Pramono sama-sama membuat goresan pada kanvas pameran seni SBY Art Community. AHY menggabungkan warna merah dan biru—warna simbolis Partai Demokrat dan PDI Perjuangan—dalam satu sapuan.

Pramono malah lebih radikal: mencampurkan seluruh warna tersedia menjadi satu goresan, seolah melambangkan inklusi total.

Pernyataan Pramono mencerminkan tantangan nyata kepemimpinan di Jakarta, di mana komposisi DPRD melibatkan beragam partai. Tanpa dukungan legislatif lintas partai, agenda gubernur dapat terhambat.

Sebaliknya, kolaborasi strategis membuka peluang lebih besar untuk meloloskan kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks ini, pesan Pramono bukan sekadar retorika politik, tetapi kalkulasi praktis untuk efektivitas pemerintahan.

Komitmen ini juga sinyal bagi PDI Perjuangan dan koalisi yang mendukung Pramono bahwa pembangunan Jakarta memerlukan pragmatisme politik, bukan pertaruhan dominasi satu partai. Pendekatan semacam ini menjadi kunci dalam sistem multipartai Indonesia, di mana gubernur harus mampu membangun konsensus luas untuk mendorong agenda pemerintah.