Satu Juta Sarjana Menganggur, Perindo Minta Sinergi Industri-Pemerintah

JAKARTA — Angka pengangguran nasional turun, tapi masalahnya bergeser ke lulusan sarjana. Satu juta lebih pemegang gelar S1 masih menganggur, padahal pemerintah dan industri seharusnya sudah bekerja keras menyerap mereka.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama S. Langkun melihat kontradiksi serius di sini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, pengangguran nasional memang menurun dari 8,43 juta menjadi 7,22 juta orang. Tapi saat jumlah total penganggur berkurang, justru proporsi pengangguran sarjana meningkat drastis.

“Pertama-tama tentu kita harus mengapresiasi penurunan jumlah pengangguran nasional. Dari sekitar 8,43 juta menjadi 7,22 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam penciptaan dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Tama di Jakarta, Rabu (19/8/26).

Namun kata Tama, yang juga Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, ada kontradiksi yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan data BPS yang sama, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Angka ini setara 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur — naik signifikan dibandingkan Agustus 2022 yang hanya 7,98 persen.

“Di satu sisi pengangguran nasional turun, tetapi di sisi lain proporsi pengangguran sarjana justru meningkat. Ini sebuah kontradiksi yang harus kita baca secara serius,” kata Tama.

Masalah Struktural di Balik Angka

Tama memperingatkan jangan sampai keberhasilan menurunkan angka pengangguran nasional malah menutupi masalah yang berkembang. “Jangan sampai keberhasilan menurunkan angka pengangguran nasional justru menutupi persoalan baru, yaitu semakin banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi yang tidak terserap,” katanya.

Menurut analisis Tama, kondisi ini bukan sekadar soal jumlah lapangan kerja, tetapi menyangkut ketidaksesuaian mendasar antara sistem pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Banyak lulusan mengajar ilmu yang tidak lagi relevan dengan pasar kerja, sementara industri mencari keahlian spesifik yang justru langka.

Karenanya, Perindo menekankan bahwa masalah pengangguran sarjana tidak semestinya hanya dibebankan kepada lulusan. Sistem pendidikan, industri, dan pemerintah harus bertanggung jawab bersama mengatasi ketimpangan ini.

Dorongan Sinergi Tiga Pihak

Perindo mengusulkan sinergi mendalam melibatkan tiga elemen utama. Pertama, sistem pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan roadmap kebutuhan industri jangka panjang. Kedua, industri harus terlibat aktif dalam kurikulum dan magang, bukan sekadar menerima lulusan jadi.

Ketiga, pemerintah harus memfasilitasi koordinasi antara akademisi dan dunia kerja, termasuk melalui insentif untuk perusahaan yang menyerap sarjana baru.

Persoalan mendasar ini menunjukkan bahwa statistik pengangguran yang membaik tidak otomatis berarti lapangan kerja mencukupi bagi semua segmen.

Justru tren meningkatnya pengangguran sarjana bisa menjadi sinyal peringatan tentang struktur pasar kerja yang tidak seimbang — pekerjaan entry-level terus tercipta, tapi posisi yang cocok untuk sarjana justru tertinggal.

Tanpa intervensi cepat, risiko brain drain atau downgrade pekerjaan (sarjana terima gaji mínimum untuk pekerjaan non-profesional) akan semakin besar.