JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan semakin tak terbendung. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta Kementerian Keuangan segera mengeluarkan Rp 290,9 miliar untuk operasional penanggulangan.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Desakan ini bukan sekadar formalitas. Di lapangan, petugas pemadaman sudah kewalahan. Anggaran yang macet membuat mereka kekurangan sumber daya untuk memadamkan api. Tanpa dana cair, upaya penyelamatan lahan dan ekosistem akan terus terhambat.
Daniel, yang juga Ketua DPP PKB, melihat dampak karhutla sudah melampaui soal lingkungan semata. Asap lintas batas sudah sampai ke Singapura. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sekolah-sekolah tutup karena kualitas udara memburuk. Anak-anak tidak bisa belajar tatap muka. Kesehatan masyarakat terancam.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” lanjut Daniel.
Tuntutan Penegakan Hukum dan Sentralisasi Penanganan
Selain anggaran, Daniel juga menuntut tindakan hukum yang keras. Baik yang sengaja membakar lahan maupun yang lalai hingga menyebabkan api, semua harus diproses tanpa pandang bulu. Tidak ada yang boleh lepas.
Masalah yang lebih besar lagi: penanganan karhutla tersebar di berbagai lembaga. Rapat koordinasi panjang justru membuang waktu. Sementara itu, api terus merambat.
“Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat,” jelas Daniel.
Menurut Daniel, Kementerian Kehutanan adalah lembaga yang paling tepat untuk mengelola seluruh operasi. Satu komando, satu keputusan, tanpa tanda tanya.
Intensifikasi Water Bombing dan Proteksi Personel
Daniel juga menginginkan operasi water bombing (penyiraman dari udara) dipercepat secara signifikan. Pasukan pemadaman darat dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri perlu dikirim secara masif ke titik-titik api, terutama di lahan gambut yang rawan merebak ke sekitar bandara.
Namun semua ini tidak akan efektif tanpa perlindungan untuk petugas. Daniel menekankan setiap pemadam harus dilengkapi alat pelindung diri (APD) standar, mulai dari masker respirator yang memadai. Mereka juga perlu pemeriksaan kesehatan rutin dan skema kompensasi jika terpapar asap dalam waktu lama.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” imbuh Daniel.
Modifikasi cuaca—upaya memperbesar tetesan hujan dengan teknologi—adalah satu-satunya cara untuk memaksa cuaca berubah sebelum musim kemarau memuncak dan membuat api semakin ganas.
Tantangan besar menanti pemerintah. Dana harus cair, komando harus terpusat, dan setiap detail operasional mulai dari proteksi petugas hingga teknologi cuaca harus berjalan bersamaan. Kecepatan adalah segalanya di saat api sudah menelan ribuan hektar lahan Kalimantan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.