Guru PPPK Berpeluang Diangkat Jadi PNS, DPR Dorong Wilayah 3T Jadi Prioritas

Bukan Hanya Urusan Administratif

Dorongan DPR ini didasari keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utama pembangunan daerah 3T. Jika guru-guru di sana tidak sejahtera dan merasa tidak dihargai, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas anak didik. Stevano menilai, pemerintah memiliki ruang untuk membuat kebijakan afirmatif yang memihak pada mereka yang telah menunaikan tugas di garis depan pendidikan nasional.

Pemerintah pusat dituntut tidak menutup mata pada beban ekstra yang dipikul para tenaga pendidik di daerah-daerah tersebut. Memprioritaskan mereka dalam transisi PPPK ke PNS adalah langkah konkret untuk memperbaiki rasio pemerataan guru berkualitas di seluruh penjuru Indonesia.

Tantangan geografis yang berat, seperti yang ditemukan di NTT, harus dihitung sebagai poin utama dalam penilaian kinerja dan masa pengabdian.

Saat ini, bola panas berada di tangan kementerian terkait. Para guru di wilayah 3T tinggal menunggu bagaimana kriteria teknis pengangkatan ini dirumuskan dalam aturan turunan nanti. Harapannya, janji pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada daerah terpencil bukan sekadar jargon politik, melainkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para guru di ujung negeri.

Setiap tambahan kuota PNS bagi guru di wilayah 3T akan menjadi sinyal bahwa negara hadir tepat di tempat yang paling membutuhkan. Kini, nasib ribuan pendidik tersebut bergantung pada keberanian pemerintah untuk mendobrak batasan administratif yang selama ini dianggap kaku dan kurang peka terhadap realitas di lapangan.