Purbaya Diberi Waktu 10 Hari Serahkan Laporan Profil Utang Pemerintah ke Banggar DPR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memastikan bakal mengirimkan profil utang pemerintah kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI paling lambat 10 hari ke depan. Janji itu terlontar langsung di ruang rapat kerja, Kamis (20/8/2026), menjawab cecaran anggota legislatif yang sejak lama menunggu dokumen krusial tersebut.

Suasana rapat sempat menegang saat Dolfie Othniel Frederic, anggota Banggar, melayangkan protes keras. Ia menyoroti jeda waktu yang tak wajar antara selesainya rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN pada 20 Juli lalu dengan realita di lapangan. Sebulan berlalu, meja pimpinan Banggar masih kosong dari laporan yang semestinya sudah berada di tangan mereka sejak akhir bulan lalu.

“Pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang. Sampai saat ini kami belum terima. Laporan Panja ini dibuat 20 Juli 2026, hari ini 20 Agustus 2026,” ujar Dolfie dengan nada tegas di depan jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Baginya, angka dan data dalam laporan tersebut adalah napas utama dalam merumuskan kebijakan anggaran negara.

Data Kunci di Balik Anggaran

Kebutuhan Banggar akan dokumen ini bukan tanpa alasan. Tanpa gambaran utang yang detail, legislator kesulitan membedah efektivitas anggaran tahun 2027. Struktur utang yang transparan menjadi fondasi untuk menentukan pagu pendapatan maupun pos belanja prioritas. Ketika data tertahan, diskusi panjang di ruang rapat sering kali jalan di tempat karena ketiadaan rujukan yang valid.

Purbaya sendiri tampak berusaha tenang menghadapi desakan tersebut. Ia menyanggupi tenggat 10 hari yang diminta anggota dewan. Meskipun tidak menyebutkan tanggal spesifik, janji ini berarti dokumen tersebut harus sudah mendarat di Senayan sebelum akhir Agustus 2026. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah sadar betul jika transparansi keuangan negara tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Keterlambatan semacam ini sebenarnya bukan barang baru dalam hubungan antara pemerintah dan DPR. Namun, urgensi kali ini terasa lebih tajam karena RAPBN 2027 sedang dikebut. Setiap menit sangat berharga agar fondasi analisis Banggar terhadap alokasi anggaran tidak rapuh. Mereka tidak ingin mengambil keputusan besar dengan mata tertutup.