Purbaya Diberi Waktu 10 Hari Serahkan Laporan Profil Utang Pemerintah ke Banggar DPR

Menakar RAPBN 2027

Di luar urusan profil utang, kesibukan di Banggar belakangan memang menyita perhatian. Pemerintah dan dewan saat ini tengah bergelut dengan berbagai asumsi makroekonomi yang menantang. Salah satu yang paling menarik perhatian publik adalah proyeksi ICP atau harga minyak mentah Indonesia yang dipatok pada angka USD75 per barel.

Angka ini tentu membawa konsekuensi serius pada besaran subsidi energi. Dalam draf yang sedang dibahas, pemerintah mengajukan anggaran subsidi energi mencapai Rp272,9 triliun. Angka yang sangat jumbo. Jika data profil utang tidak segera sinkron dengan asumsi ini, bukan tidak mungkin pembahasan RAPBN bakal tersendat lebih jauh dan mengganggu ritme kerja yang sudah dijadwalkan.

Dolfie dan rekan-rekannya di Banggar ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan pemerintah memiliki dasar hukum dan hitungan yang masuk akal. Tekanan untuk memberikan dokumen ini sebenarnya adalah bentuk ultimatum halus dari legislatif.

Mereka menuntut profesionalisme pemerintah dalam urusan administrasi keuangan, apalagi menyangkut kewajiban utang yang akan ditanggung oleh keuangan negara di masa depan.

Kini, publik menanti apakah janji 10 hari tersebut akan ditepati atau kembali terganjal birokrasi. Bola panas berada di tangan Purbaya. Ketepatan waktu penyerahan dokumen ini bakal menjadi ujian nyata bagi komitmen koordinasi antar-lembaga dalam mengawal uang rakyat untuk tahun fiskal mendatang.