Desakan Reshuffle Kabinet Kembali Mengemuka, Siapa Menteri yang Layak Diganti?

Gedung-gedung kementerian di Jakarta belakangan mulai terasa panas. Bukan cuma urusan birokrasi, tapi desakan perombakan kabinet kini kembali berhembus kencang ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Publik menanti keberanian orang nomor satu di Indonesia itu untuk mencoret nama-nama menteri yang dianggap cuma jadi pajangan atau malah bikin gaduh.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan hal ini. Kamis (20/8/2026) lalu, ia menegaskan bahwa mempertahankan menteri yang tidak punya prestasi adalah langkah blunder bagi pemerintahan.

Baginya, posisi menteri bukan tempat untuk belajar, apalagi sekadar tempat menitipkan kepentingan politik tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

“Harusnya menteri tak berprestasi dan tidak kompeten di-kicked out, jangan dipertahankan,” tegas Jerry saat berbincang dengan SindoNews. Nada bicaranya lugas, tidak ada basa-basi. Ia menilai pemerintah harus berani mencari figur baru yang jauh lebih mumpuni untuk menduduki pos-pos strategis tersebut.

Membandingkan dengan Masa Lalu

Jerry bahkan menarik ingatan publik ke masa lalu. Ia mendambakan standar kualitas menteri seperti era Presiden Soeharto. Era di mana menteri benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi teknis yang mumpuni di bidangnya, bukan sekadar bagi-bagi jatah kursi koalisi.

Kegaduhan yang kerap muncul dari sejumlah menteri saat ini pun disorot tajam olehnya. Baginya, kabinet adalah mesin eksekusi, bukan panggung drama yang justru menguras energi pemerintah untuk melakukan klarifikasi setiap saat.

Mencari figur teknokrat yang piawai mengelola krisis adalah harga mati jika Prabowo ingin kabinetnya benar-benar berlari kencang. Ia melihat ada beberapa menteri yang sejak dilantik hingga hari ini belum menunjukkan hasil kerja yang bisa dibanggakan. Padahal, ekspektasi rakyat sangat tinggi terhadap Kabinet Merah Putih.

Oktober 2026: Momentum Krusial

Soal waktu eksekusi, Jerry punya hitungan sendiri. Ia menilai Oktober 2026 adalah titik paling pas untuk melakukan perombakan besar-besaran. Kenapa bulan itu? Soalnya, pemerintahan Prabowo saat itu tepat memasuki tahun kedua. Durasi dua tahun sudah lebih dari cukup bagi presiden untuk menilai siapa pembantunya yang benar-benar bekerja keras dan siapa yang hanya numpang nama.

“Bisa dilakukan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, yakni Oktober 2026,” jelas Jerry. Momentum dua tahunan secara politis memang dianggap paling aman. Gejolak internal partai koalisi cenderung lebih terukur dibandingkan jika perombakan dilakukan di awal masa jabatan atau saat mendekati tahun-tahun politik yang lebih krusial.

Pemerintah sekarang punya waktu sekitar satu tahun untuk mengobservasi siapa saja menteri yang sudah “habis bensin” atau memang tidak mampu menuntaskan target-target yang ditetapkan di awal. Evaluasi ini bukan lagi soal suka atau tidak suka, melainkan soal keberlangsungan kinerja pemerintah dalam menjawab persoalan bangsa yang kian kompleks.

Kredibilitas di Ujung Tanduk

Wacana reshuffle seolah jadi ritual politik yang tak terelakkan di Indonesia. Tiap kali ada indikasi ketidakefektifan, isu ini pasti naik ke permukaan. Namun, kali ini tekanan terasa berbeda.

Kritik publik terhadap beberapa anggota kabinet yang dianggap kerap menuai kontroversi menjadi bensin yang membuat wacana ini terus menyala. Kredibilitas kabinet secara kolektif dipertaruhkan jika presiden membiarkan menteri yang berkinerja buruk terus duduk di kursi empuk mereka.

Ekspektasi masyarakat kepada pemerintahan Prabowo tidak main-main. Publik menuntut perbaikan nyata dalam ekonomi, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang lebih efisien.

Jika menteri-menterinya sendiri tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja presiden, maka citra pemerintah yang akan jadi taruhannya. Bagaimanapun, kualitas eksekutif adalah penentu utama sukses tidaknya sebuah program kerja nasional di lapangan.

Kini bola panas sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Apakah sang presiden akan mengambil langkah berani pada Oktober 2026 nanti, atau justru memilih untuk mempertahankan formasi yang ada demi menjaga stabilitas koalisi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, pengamat politik dan masyarakat luas terus mengawasi gerak-gerik di balik pintu Istana Negara.