JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi ini muncul seiring dengan memburuknya situasi di sejumlah wilayah Kalimantan yang kini memasuki fase krusial musim kemarau tahun 2026.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci
Hanan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Menurutnya, keberhasilan pencegahan serta pemadaman api sangat bergantung pada kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan di lapangan.
“Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla,” ungkap Hanan dalam keterangan tertulis pada Kamis (20/8/2026).
Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, hingga aparat terkait memiliki langkah integratif. Mulai dari fase pencegahan hingga proses penanganan saat titik api muncul, semuanya harus tertata dalam satu komando.
Selain itu, Hanan menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memitigasi dampak fenomena El Nino, yang diprediksi akan memperparah kekeringan serta meningkatkan potensi kebakaran hutan secara signifikan.
Dampak Nyata terhadap Kualitas Udara
Situasi di Kalimantan memang sudah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Pada Rabu (19/8/2026), kondisi udara di Kota Palangka Raya dilaporkan memburuk drastis. Berdasarkan data terbaru, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) sempat menyentuh angka 487 yang masuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan manusia.
Kabut asap pekat tidak hanya mengganggu pernapasan, tetapi juga berdampak langsung pada sektor transportasi dan aktivitas ekonomi warga. Visibilitas atau jarak pandang di sejumlah titik dilaporkan hanya mencapai sekitar 1,4 kilometer. Situasi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah pusat bahwa respons yang lamban akan berakibat pada meluasnya area terbakar yang lebih sulit dikendalikan.
Hanan mendesak pemerintah agar segera menghimpun data secara terpadu, mencakup pemetaan wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga estimasi potensi dampak kebakaran di setiap daerah.
Dengan data yang akurat dan terpusat, koordinasi antara otoritas terkait diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sinkronisasi kebijakan ini menjadi sangat krusial, serupa dengan kebutuhan orkestrasi kebijakan makroekonomi antara otoritas fiskal dan moneter yang saat ini juga menjadi sorotan di parlemen untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian kondisi global.
Langkah nyata di lapangan, mulai dari kesiapan armada udara hingga keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan sarana pemadaman, menjadi poin utama yang harus dieksekusi secara konsisten oleh kementerian teknis. Koordinasi yang solid antarlembaga diharapkan mampu menekan angka kejadian karhutla sebelum meluas dan memicu krisis lingkungan yang lebih besar di Kalimantan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.