DPR minta pemerintah pertimbangkan libur sekolah sementara imbas karhutla

Operasi Modifikasi Cuaca Dipercepat

Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla. OMC dilaksanakan untuk meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan kebakaran.

Di Kalimantan Barat, OMC telah dilakukan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak dengan sembilan sorti penerbangan. Volume curah hujan diestimasi mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan prakiraan cuaca, peluang OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026, dan BMKG tengah berkoordinasi untuk pelaksanaannya.

Kalimantan Tengah telah menjalani dua periode OMC — 27 Juli hingga 4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026 — dengan 13 sorti penerbangan menghasilkan estimasi curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik. Sementara untuk Kalimantan Selatan, perkembangan cuaca dan titik panas terus dipantau intensif, dengan penilaian OMC dilakukan berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan lapangan.

Koordinasi Lintas Sektor Masih Lemah

Meski upaya telah dilakukan, anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengkritik bahwa respons di lapangan terkesan lamban dan koordinasi lintas instansi belum optimal. “Belum terlihat adanya komando tunggal kebencanaan yang kuat, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas,” ujarnya.

Johan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu api membesar dan kabut asap meluas sebelum bertindak. BMKG telah memperingatkan risiko karhutla meningkat pada puncak musim kemarau Agustus-September akibat cuaca lebih kering dan pengaruh El Niño. Peringatan dini ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggerak respons lebih agresif.

Wakil Ketua Komisi IV DPR lainnya, Hanan A. Razak, meminta pemerintah melibatkan masyarakat secara aktif — Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) — dalam upaya pemadaman yang terkoordinasi.

Pemadaman Darat Tetap Menjadi Prioritas

Selain OMC, pemerintah memprioritaskan pemadaman darat, patroli terpadu, pendinginan lokasi, penguatan personel dan sarana, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Namun, efektivitas instrumen-instrumen ini bergantung pada koordinasi yang solid dan respons cepat dari seluruh lini penanganan.

Desakan DPR kepada pemerintah untuk meliburkan sekolah secara sementara mencerminkan urgensi situasi. Ketika kabut asap dan kualitas udara sudah mencapai level berbahaya, pendidikan tatap muka bukan lagi prioritas — kesehatan fisik peserta didik adalah fondasi dari pembelajaran berkelanjutan mereka.