HUT ke-81 Jabar, KDM Targetkan Kebutuhan Dasar Terpenuhi dan Birokrasi Lebih Ramping

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menetapkan dua fokus utama untuk mengakselerasi pembangunan provinsi di usia ke-81: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan merampingkan struktur birokrasi. Kedua target tersebut disampaikan saat peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat pada Rabu malam (19/8/2026) di Pasanggrahan Pancarasa, halaman Gedung Sate Bandung.

Dalam pidato di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, KDM mengatakan Jawa Barat memiliki potensi energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta industri manufaktur yang tersebar luas.

“Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Namun potensi melimpah itu belum terdistribusi merata. Ada distorsi pembangunan antar kabupaten-kota dan ketimpangan dengan provinsi lain. Gubernur menekankan perlunya orkestrasi arah pembangunan dan pengelolaan anggaran yang ketat dari tingkat kepemimpinan provinsi.

Evaluasi Anggaran Jadi Kunci Orkestrasi

KDM menjelaskan anggaran tidak lagi bersifat administratif melainkan teknis, dengan prioritas memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. “Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” kata dia.

Sektor pendidikan menjadi fokus pertama. Rata-rata lama sekolah di Jabar masih rendah dan angka partisipasi pendidikan dasar 9 tahun belum optimal. Program penambahan ruang kelas baru dan perluasan beasiswa akan diprioritaskan untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga paket pendidikan A, B, dan C.

Mengatasi Disparitas Ekonomi Lintas Wilayah

Gubernur menyoroti kesenjangan ekonomi signifikan antar wilayah. Bekasi dengan upah tinggi berbeda jauh dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu, meski standar hidup masyarakat ditetapkan sama oleh kebijakan nasional.

KDM mencontohkan kehidupan sehari-hari: masyarakat perkotaan membeli beras, sayuran, dan air; sementara masyarakat di Kuningan atau Majalengka memproduksi sendiri hasil panen, sayuran, dan air tanpa membeli.