PADANG LUAR — Kemacetan parah di kawasan Padang Luar, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, berpeluang segera teratasi lewat skema pembangunan infrastruktur terintegrasi. Rencana pembangunan jalan tol dan jalur alternatif kini disiapkan berjalan beriringan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.
Langkah taktis ini diproyeksikan mampu mengurai simpul kepadatan lalu lintas di jalur nasional sekaligus memecah kebuntuan pembebasan lahan tol. Masyarakat yang selama ini khawatir dengan dampak sosial pembangunan fisik di kawasan padat kini mendapatkan kepastian lewat opsi pengalihan jalur logistik tersebut.
Trase Bypass Bukittinggi Jadi Kunci Pembangunan Tol
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pemanfaatan kembali trase Bypass Bukittinggi yang sudah direncanakan sejak era 1990-an namun belum terealisasi. Opsi ini dinilai menjadi solusi komprehensif di tengah pro dan kontra proyek tol dan rencana pembangunan flyover Padang Luar.
Menurut legislator asal Sumatra Barat tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan PT Hutama Karya terus mengkaji alternatif terbaik. Nantinya, pintu keluar atau exit tol Sicincin-Bukittinggi akan diarahkan ke kawasan Pasar Amor, Nagari Batu Palano, lalu tersambung ke jalan bypass sepanjang 6,7 kilometer hingga Simpang Taluak.
“Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” ujar Andre saat meninjau lokasi bersama Kepala BPJN Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, Sabtu (22/8/2026).
Pendanaan Pusat untuk Pembebasan Lahan Daerah
Hambatan klasik keterbatasan anggaran daerah yang membuat trase ini mangkrak puluhan tahun akan diselesaikan menggunakan alokasi dana pembebasan lahan tol dari APBN. Pemerintah pusat bakal membiayai pembebasan lahan sekaligus membangun fisik jalan bypass sepanjang sekitar 6 hingga 6,7 kilometer tersebut.
Langkah ini diambil karena jika mengandalkan APBD Provinsi Sumatra Barat, eksekusi dipastikan berjalan lambat. Dengan skema integrasi ini, daerah diuntungkan karena mendapatkan dua infrastruktur strategis sekaligus dalam satu waktu anggaran.
“Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu,” tutur Andre menjelaskan skema pembiayaan.
Mengurai Macet Tanpa Flyover Padang Luar
Kehadiran jalur bypass baru ini otomatis akan memecah arus kendaraan dari arah Padang Panjang menuju Bukittinggi tanpa harus melewati bottleneck di depan Pasar Padang Luar. Opsi ini dianggap jauh lebih realistis dibanding memaksakan pembangunan flyover yang terganjal masalah sosial.
Pertemuan lintas sektor untuk mematangkan desain teknis dan koordinasi wilayah dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026. Pertemuan tersebut akan mempertemukan BPJN, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
“Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai,” kata Andre memungkasi penjelasan solusinya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.