AGAM — Rencana pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat kini menemui babak baru demi memecah kebuntuan arus lalu lintas di kawasan Padang Luar. Langkah konkret mulai dijajaki dengan mengusulkan optimalisasi trase bypass lama sebagai solusi terintegrasi untuk proyek tol sekaligus pengurai kemacetan.
Usulan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau langsung kawasan Pasar Amor di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sabtu (22/8/2026).
Dalam kunjungan bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, ia mendorong pemanfaatan jalur bypass yang sejatinya sudah dirancang sejak era 1990-an demi kelanjutan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Solusi Pengganti Flyover Padang Luar
Rencana awal mengurai kemacetan di Padang Luar lewat pembangunan flyover menghadapi jalan buntu akibat kendala sosial dan anggaran. Masalah pembebasan lahan pasar serta relokasi pedagang menjadi tembok tebal yang sulit ditembus pemerintah daerah karena keterbatasan dana daerah.
Trase bypass yang dikaji ini memiliki bentang panjang sekitar 6,7 kilometer. Jalur ini nantinya akan diarahkan menuju Simpang Taluak hingga terhubung langsung dengan Jalan Bypass Bukittinggi yang sudah ada.
Bagi masyarakat Sumatra Barat, khususnya pengguna jalan raya di jalur padat Padang Panjang menuju Bukittinggi, terobosan ini sangat krusial. Jalur ini merupakan urat nadi logistik dan pariwisata yang kerap lumpuh oleh kemacetan parah di titik pasar tumpah, sehingga integrasi jalur baru ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan.
“Sekarang kami sudah punya solusi bagaimana kemacetan ini bisa diurai. Trase bypass ini sudah ada sejak tahun 1990-an, tetapi lahannya tidak pernah dibebaskan dan belum dibangun karena keterbatasan anggaran,” ujar Andre Rosiade.
Skema Integrasi Anggaran Tol
Melalui skema baru ini, pintu keluar atau exit tol untuk wilayah Agam dan Padang Panjang diproyeksikan berada di sekitar Pasar Amor. Pemerintah pusat nantinya dapat mendanai pembebasan lahan sekaligus pembangunan fisik bypass menggunakan alokasi anggaran dari proyek jalan tol.
Skema kolaborasi ini dinilai saling menguntungkan bagi semua pihak terkait. Proyek tol tetap berjalan lancar tanpa terhambat sengketa lahan pemukiman padat, sementara daerah mendapatkan jalan bypass baru tanpa membebani APBD kabupaten.
“Insya Allah dari Padang Panjang menuju Agam ini nanti exit tolnya kita siapkan di daerah Pasar Amor. Supaya tidak macet dan tidak masuk ke jalan nasional ke arah Padang Luar, bypass yang sudah direncanakan sekitar 6 kilometer ini dibangun pemerintah pusat,” kata Andre menambahkan.
Pertemuan Lintas Instansi September Mendatang
Gagasan ini mendapat dukungan penuh dari pihak otoritas jalan nasional. Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengonfirmasi bahwa integrasi ini merupakan opsi paling masuk akal untuk memecah beban kendaraan di jalan nasional.
“Dengan ini diintegrasikan dengan tol, pembebasan lahan nanti bisa sekalian dengan pelaksanaan jalan tol. Secara sistem jaringan jalan nasional, ada alternatif lain untuk memecah jalur lalu lintas,” tutur Elsa.
Rencana besar ini dijadwalkan masuk ke meja pembahasan formal pada 8 September mendatang. BPJN Sumbar segera bersurat ke jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Agam, BPN, Kementerian PU, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, hingga pihak Hutama Karya guna mematangkan detail teknis di lapangan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.