Asosiasi itu mendorong pemantauan ruang udara rendah secara real-time serta kewajiban pelacakan semua peserta ruang udara lewat ADS-L, sistem komunikasi radio yang membuat drone terlihat secara elektronik di wilayah udara.
Angka insiden naik, peralatan masih tertinggal
Data Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman atau BKA memperlihatkan skala masalah yang tidak kecil. Pada 2025, lembaga itu mencatat lebih dari 1.000 penerbangan drone mencurigakan. Penerbangan drone di atas bandara, pelabuhan, kawasan industri, hingga properti militer juga dilaporkan meningkat di berbagai wilayah Jerman.
Masalah serupa pernah muncul di Munich pada Oktober lalu ketika drone mengacaukan lalu lintas udara selama beberapa jam dan membuat banyak penumpang terlantar. Menurut pakar keamanan Nico Lange, Jerman belum punya perlindungan drone yang memadai di bandara.
“We do not possess the sensor networks and sensor beams needed to spot all types of drones, especially low-flying, slow drones,” katanya kepada DW.
Manuel Atug, juru bicara kelompok independen Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur, juga menilai banyak sistem yang dipasang di bandara masih sebatas sistem deteksi. “So far, they have not intercepted a single drone, and at some airports they have still not yet been put in place,” ujarnya kepada DW.
Soal uang, pasukan, dan tanggung jawab
Pemerintah Jerman sudah mencoba menambal celah itu. Pada Desember, Dobrindt meluncurkan Joint Counter Drone Center (GDAZ) di Berlin. Di sana, informasi dari polisi federal, polisi negara bagian, dinas intelijen, dan angkatan bersenjata dikumpulkan sepanjang waktu. Namun insiden Leipzig membuat pusat koordinasi baru itu tampak belum cukup bila drone berbahaya tak lebih dulu terdeteksi dan dicegat.
Interior Ministry menyebut rencana awal sebanyak 130 posisi personel di empat lokasi kini berubah menjadi 300 personel di delapan lokasi, dengan target hadir cepat dan fleksibel saat dibutuhkan.
Tapi Kementerian Pertahanan mengingatkan bahwa melindungi fasilitas sendiri, dengan “tens of thousands of kilometers of fencing,” saja sudah sulit. Menambah perlindungan 24 jam untuk infrastruktur sipil, kata juru bicaranya, akan menciptakan rasa aman palsu yang tak mungkin benar-benar diwujudkan.
Parlemen juga ikut menekan pemerintah. Irene Mihalic dari Partai Hijau menyebut, “The muddle over responsibilities in drone defense is a substantial danger to our domestic security,” menyoroti ruwetnya pembagian tugas yang membuat pertahanan drone Jerman lamban.
Di saat yang sama, kepolisian dan militer masih bergulat dengan batas hukum. Jerman baru mengubah undang-undang keamanan udaranya pada Maret agar Bundeswehr untuk pertama kalinya bisa menembak jatuh drone di luar wilayahnya sendiri demi mencegah “a particularly serious disaster.”
German Police Union atau GdP juga menilai sumber daya yang ada masih jauh dari cukup. Jochen Kopelke menyebut kondisi stasiun, bandara, dan kepolisian yang harus meminta dana, perubahan hukum, serta teknologi pertahanan terbaru sebagai hal yang “really disconcerting”.
Di Leipzig, satu drone, satu ladang, dan satu substansi yang diduga Hexogen sudah cukup untuk membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: jika ancaman hibrida datang cepat, apakah Jerman bisa membalasnya secepat itu juga. Belum ada jawaban meyakinkan dari sistem yang sekarang dipakai.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.