Selama anggaran hanya habis untuk gaji, rencana perbaikan atap kelas yang bocor atau pengadaan laboratorium sains sering kali tertunda. Padahal, suasana belajar yang nyaman adalah hak siswa. Tanpa lingkungan fisik yang memadai, sulit mengharapkan lonjakan prestasi dari para murid.
Harapan di Pundak Pusat
Bola panas kini ada di tangan pemerintah pusat. DPRD Bali mendesak agar ada respons cepat terkait pengisian celah kosong tenaga pendidik ini. Jalur yang paling memungkinkan tentu saja melalui pembukaan formasi CPNS dan PPPK yang diputuskan langsung oleh kementerian terkait.
Dewan berharap, alokasi formasi tahun ini bisa memprioritaskan Bali untuk menutup lubang 990 guru tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, beban kerja guru yang ada sekarang akan semakin berat.
Mereka terpaksa merangkap mata pelajaran atau kewalahan menangani jumlah siswa yang tidak proporsional dengan jumlah pengajar. Krisis ini sudah mencapai titik di mana tindakan konkret lebih dibutuhkan daripada sekadar rapat koordinasi.
Para pemangku kebijakan di Bali kini menunggu lampu hijau dari pusat. Jika formasi CPNS dan PPPK dibuka sesuai kebutuhan, ada secercah harapan untuk menata kembali kualitas pendidikan daerah. Namun, jika permohonan ini kembali tertunda, nasib ribuan siswa di sekolah negeri menjadi taruhan utama yang harus dijawab dengan langkah nyata, bukan hanya janji-janji perbaikan di tahun anggaran mendatang.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.