Suara letusan senjata memecah kesunyian di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu pagi (9/9/2026). Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang sedang bertugas meregang nyawa di tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka tewas saat menjalankan tugas pelayanan publik yang semestinya dilindungi, namun justru berujung pada tragedi berdarah di tanah Papua.
Insiden ini sontak memicu amarah sekaligus keprihatinan di Senayan. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah untuk berhenti bersikap normatif dan mulai bertindak lebih serius dalam memutus mata rantai kekerasan KKB. Baginya, penembakan ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah luka nyata bagi kemanusiaan yang berulang.
Bukan Target Militer, Hanya Abdi Sipil
Para korban bukanlah personel bersenjata yang sedang bertempur. Mereka adalah pekerja sipil, pegawai dinas pertanian yang sedang berupaya menjalankan program pembangunan di daerah. Kenyataan bahwa nyawa mereka melayang saat bertugas di lapangan menunjukkan pergeseran pola serangan yang dilakukan kelompok tersebut. Sasaran mereka kini menyasar elemen infrastruktur pemerintah secara sistematis.
Oleh Soleh, politikus asal Fraksi PKB, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Baginya, negara memiliki utang nyawa jika tidak mampu menjamin keselamatan warga sipil yang berupaya membangun daerahnya sendiri.
Dia menegaskan, aparat TNI dan Polri tidak punya pilihan lain kecuali bergerak cepat melakukan pengejaran dan penindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” tegas Oleh Soleh saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Eskalasi di Sektor Sipil
Aksi di Kampung Muliama hanyalah satu dari rangkaian panjang teror yang membuat Papua terus terombang-ambing. Belakangan, sasaran KKB meluas melampaui pos-pos penjagaan militer. Sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pertanian menjadi target empuk. Pola ini mengonfirmasi bahwa ancaman di Papua semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama.
Bagi legislatif, serangan ini adalah alarm keras. Keamanan di Papua saat ini masih jauh dari kata ideal. Setiap tetes darah yang jatuh dari pegawai pemerintah saat menjalankan misi pembangunan adalah tamparan bagi stabilitas wilayah. Publik menunggu bukti konkret dari negara, bukan sekadar pernyataan simpati yang diulang-ulang setiap kali jatuh korban jiwa.
Jarak antara retorika di kursi rapat DPR dan realitas di lapangan kini kembali menjadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang bekerja di zona rawan. Apakah negara hanya hadir melalui pengumuman duka, atau sanggup memberikan jaminan keamanan yang permanen?
Pemerintah pusat dituntut segera merumuskan langkah taktis yang lebih terukur. Mengusut tuntas pelaku penembakan adalah keharusan, namun memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap kehadiran negara adalah tantangan yang jauh lebih besar.
Tanpa langkah nyata yang mampu menyentuh akar masalah, insiden di Muliama mungkin hanya akan menjadi catatan statistik kelam berikutnya dalam buku sejarah konflik di timur Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai detail pengejaran oleh aparat keamanan di lapangan. Fokus utama otoritas setempat masih pada proses evakuasi dan pengamanan bagi pegawai sipil lainnya yang bertugas di wilayah rawan konflik.
Komitmen pemerintah akan diuji dalam beberapa hari ke depan, apakah mereka mampu menghadirkan keadilan bagi ketiga pegawai tersebut atau membiarkan siklus kekerasan berlanjut tanpa akhir.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.