MEDAN — Ratusan mahasiswa memadati depan Kantor DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kamis (10/9/2026) sore. Aksi September Hitam ini membawa tiga tuntutan utama: percepatan penanganan pascabencana, pemberantasan narkotika, dan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memimpin demonstrasi dengan spanduk tajam mengkritik kebijakan pemerintah. Satu per satu massa membacakan tuntutan terperinci kepada anggota DPRD yang hadir mendengarkan.
Tiga Tuntutan Konkret
“Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian penanggulangan bersama Sumatera Utara. Kedua, mendesak pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara sampai ke akarnya. Ketiga, evaluasi total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara,” ucap massa BEM SI saat membacakan tuntutan di hadapan DPRD.
Isu penanganan pascabencana menjadi sorotan utama mengingat dampak bencana alam yang belum sepenuhnya terselesaikan di beberapa wilayah Sumut. Selain itu, mahasiswa juga menekankan urgensi pembersihan hingga akar dari peredaran narkotika yang terus menjadi ancaman sosial di kawasan.
Program Makan Bergizi Gratis, meskipun bertujuan baik, dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh terkait implementasi dan dampak nyatanya bagi siswa di lapangan.
Batas Waktu 3×24 Jam
Koordinator Wilayah BEM SI Sumbagut Ahmad Arya Attallah memberikan jangka waktu tegas. “Kami meminta apabila dalam 3 x 24 jam tuntutan-tuntutan kami tidak diindahkan, kami mengajak DPRD Sumut mengadakan RDP bersama BEM-SI membahas apa yang menjadi permasalahan-permasalahan saat ini,” ujar Ahmad.
Jika DPRD tidak menindaklanjuti tuntutan dalam periode tersebut, BEM SI siap mengajukan permintaan rapat dengar pendapat (RDP) formal untuk membahas setiap permasalahan secara mendalam.
DPRD Janji Mengawal Tuntutan
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus merespons aksi demonstrasi dengan janji tegas. “Kami terus memantau secara berkala. Apa yang menjadi persoalan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Untuk itu, kami memastikan segala tuntutan adik-adik sekalian akan kami kawal dan kami laksanakan secara maksimal,” kata Erni.
Lebih lanjut, Erni mengungkapkan perkembangan terkini terkait penanganan pascabencana. Gubernur Sumut dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah turun langsung ke Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk melihat situasi penanganan bencana di lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian dampak bencana.
Erni juga menyebut adanya pergantian Kepala Regional Badan Geologi Nasional (BGN) Wilayah Sumut karena dinilai lalai dalam tugasnya, khususnya terkait kasus yang melibatkan ratusan siswa. Posisi tersebut kini telah diganti dengan figur baru.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan massa membawa sejumlah spanduk berisi kritik konstruktif terhadap pemerintah dan aparatur negara. Momentum September Hitam kali ini menjadi wadah aspirasi mahasiswa Medan untuk menyuarakan isu-isu yang dianggap mendesak bagi masyarakat Sumatra Utara.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.