SAMPIT — Kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Timur belum juga mereda. Pemerintah Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah, memutuskan memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan kabut asap yang terus mengancam wilayah tersebut.
Keputusan itu diambil usai Bupati Kotim Halikinnor memimpin rapat evaluasi penanggulangan karhutla pada Selasa. Dalam rapat yang melibatkan Wakil Bupati Irawati, Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan, serta berbagai instansi terkait dan relawan, muncul consensus mengecek prakiraan cuaca dari BMKG sebelum melepas status darurat.
“Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini,” kata Halikinnor di Sampit.
Status tanggap darurat sebelumnya dijadwalkan berakhir 30 September 2026. Namun, kondisi lapangan dan ancaman karhutla masih memerlukan penanganan intensif, sehingga perpanjangan 15 hari ini dinilai perlu untuk tetap menjaga kesiapan. Halikinnor berharap memasuki pertengahan Oktober curah hujan meningkat, sehingga mampu membantu mengendalikan titik api dan mengurangi kabut asap.
“Kalau sampai tanggal 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.
Data kebakaran mencapai angka mengkhawatirkan
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 29 September 2026, tercatat sebanyak 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 2.009 hektare. Jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau telah mencapai 38.304 titik—angka yang menunjukkan tingkat keparahan karhutla di wilayah tersebut.
Data itu merupakan kejadian yang ditangani Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim. Namun, tidak seluruh kejadian dapat ditangani langsung oleh satgas karena terdapat lokasi yang sulit dijangkau. Sebagian penanganan juga dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan helikopter waterbombing, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan data dengan provinsi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.