Penerimaan pajak hingga Agustus di KPP Pratama Manokwari Rp403,11 miliar

MANOKWARI — Penerimaan pajak menopang pembiayaan layanan publik dan kegiatan pemerintahan di Papua Barat. KPP Pratama Manokwari mencatat penerimaan Rp403,11 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tumbuh 46,84 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi itu setara 49,83 persen dari target tahunan sebesar Rp829,04 miliar. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Manokwari Krisna Wahyu Nugraha menyampaikan capaian tersebut di Manokwari, Rabu.

“Kinerja penerimaan pajak terus menujukan tren positif,” ujar Krisna.

Penerimaan pajak Manokwari ditopang PPN dan PPh

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar. Kedua jenis pajak itu mencatat realisasi Rp169,99 miliar, atau 60,16 persen dari target Rp282,57 miliar.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp162,93 miliar. Angka tersebut setara 102,13 persen dari target Rp159,54 miliar, sehingga realisasinya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan.

Sementara itu, pajak lainnya terkumpul Rp76,3 miliar atau 20,10 persen dari target Rp380,84 miliar. Pajak bumi dan bangunan (PBB) mencatat penerimaan Rp3,65 miliar.

Untuk PBB, realisasi hingga Agustus mencapai 59,87 persen dari target Rp6,09 miliar. “Penerimaan PBB sampai dengan Agustus 2026 mencapai 59,87 persen dari target Rp6,09 miliar,” kata Krisna.

Administrasi pemerintahan menjadi sektor terbesar

Dari sisi sektor usaha, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib masih mendominasi penerimaan di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari. Sektor tersebut menyumbang Rp285,80 miliar hingga akhir Agustus 2026.

Kontribusinya disebut sekitar 69,18 persen terhadap total penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor ini juga tumbuh 41,56 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Administrasi pemerintahan masih memegang peranan penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari,” ujar Krisna.

Komposisi tersebut menunjukkan besarnya peran sektor pemerintahan dalam penerimaan pajak daerah. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, capaian penerimaan menjadi bagian dari gambaran basis ekonomi yang menopang setoran pajak di wilayah tersebut, sementara pergerakan sektor lain ikut menentukan seberapa luas sumber penerimaan ke depan.