PHK Menghantui Industri Tekstil hingga Sepatu, Ternyata Ini Biang Keroknya

JAKARTA — PHK industri tekstil ikut membayangi pekerja ketika permintaan ekspor melemah dan ongkos produksi meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 63.789 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga September 2026.

Tekanan turut dirasakan perusahaan tekstil, garmen, dan sepatu yang mengandalkan pasar luar negeri. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menjelaskan penyusutan permintaan internasional dan kenaikan biaya membuat perusahaan perlu menjaga kegiatan usaha sambil menekan pengeluaran.

Dalam jumpa pers daring di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Iqbal mengatakan perusahaan yang berorientasi ekspor termasuk yang banyak menutup usaha. Ia mengaitkan kondisi itu dengan melambatnya pasar internasional, yang berimbas pada pesanan terhadap produk dari Indonesia.

“Saya jumpai, kenapa perusahaan tekstil, garmen, sepatu, ini paling banyak tutup, itu yang orientasi ekspor, yang banyak tutup. Kenapa dia turun? Karena permintaan barang di pasar internasional menurun. Karena pasar internasional melambat, maka permintaan ke Indonesia juga menurun,” ujarnya.

PHK industri tekstil terdorong tekanan ganda

Permintaan ekspor yang berkurang dapat membuat perusahaan menyesuaikan laju produksi. Saat pesanan dari luar negeri menyusut, kebutuhan tenaga kerja juga dapat berubah. Perusahaan yang harus mempertahankan operasi dengan pemasukan lebih terbatas menghadapi pilihan sulit: mengendalikan biaya atau menanggung tekanan usaha yang lebih besar.

Biaya menjadi persoalan lain. Iqbal menyoroti kenaikan bahan baku, gas industri, bahan bakar minyak (BBM), serta ongkos logistik. Komponen-komponen itu menopang proses produksi dan pengiriman barang, sehingga kenaikannya menambah beban perusahaan, terutama ketika pesanan ekspor sedang melemah.

“Kalau ongkos produksi meningkat, dilakukanlah efisiensi dari produksi dengan cara mengurangi karyawan, sehingga biaya produksi, labor cost, menurun,” kata Iqbal.

Dampaknya terasa langsung pada pekerja. Ketika perusahaan memangkas pengeluaran melalui pengurangan karyawan, pekerja kehilangan pekerjaan dan perlu menghadapi masa transisi menuju pekerjaan berikutnya. Bagi industri, pengurangan tenaga kerja menjadi bagian dari efisiensi yang dijelaskan Iqbal; bagi rumah tangga pekerja, keputusan itu berarti hilangnya sumber penghasilan.