JAKARTA — Teknologi prediksi karhutla yang direncanakan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) ditujukan agar pemerintah dapat bertindak sebelum api meluas. Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan lembaganya ingin mengembangkan kemampuan untuk memperkirakan kebakaran hutan dan lahan, terutama di gambut, hingga tiga hari sebelum kejadian.
Sriyanto menyampaikan rencana itu di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Teknologi yang akan dikembangkan diharapkan membantu mengidentifikasi risiko, memetakan lokasi rawan, lalu memberi waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dan perlindungan warga.
“Kalau bisa, tiga hari sebelumnya. Saya yakin teknologi yang bisa memprediksi terjadinya kebakaran di seluruh Indonesia tiga hari sebelumnya belum ada. Namun, setidaknya teknologi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman itu bisa kita manfaatkan,” ujar Sriyanto.
Prediksi karhutla bertumpu pada kondisi gambut
Rencana BPGMN bukan semata membuat sistem peringatan. Sriyanto mengatakan pemantauan perlu berkembang dari pencatatan kondisi lapangan menjadi upaya mengenali persoalan, menganalisis pemicu, dan memperkirakan kemungkinan kebakaran. Sistem yang telah dikembangkan sejumlah pihak, termasuk kepolisian daerah, akan dipertimbangkan untuk mendukung pekerjaan itu.
Salah satu penanda risiko yang disebut Sriyanto ialah tinggi muka air gambut. Bila permukaan air berada di bawah 40 sentimeter, menurutnya, langkah untuk menekan risiko kebakaran perlu segera dilakukan. Karena itu, informasi mengenai kondisi lahan perlu dipetakan secara terperinci, termasuk lokasi yang memerlukan sekat kanal.
Angka tersebut memberi gambaran bahwa upaya pencegahan perlu dimulai sebelum terlihat api. Gambut yang kehilangan kelembapan lebih mudah menghadapi risiko kekeringan; pemantauan tinggi muka air dapat membantu petugas menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian. Namun, bahan sumber tidak merinci metode teknis, cakupan pemetaan, maupun jadwal penerapan teknologi prediksi itu.
Bagi masyarakat di kawasan rawan, manfaat yang dituju bersifat langsung: pemerintah diharapkan memiliki waktu untuk menyiapkan perlindungan dan evakuasi sebelum kebakaran mengancam permukiman. Sriyanto menyebut perlunya menentukan lokasi aman dan mekanisme evakuasi, bukan hanya mengetahui kemungkinan kebakaran.
Kanal dapat mengeringkan kawasan gambut
Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa persoalan mendasar muncul ketika gambut berubah dari kondisi basah dan lembap menjadi kering. Salah satu penyebabnya, kata dia, ialah kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut, termasuk dari kubah gambut yang berfungsi menyimpan air.
Ketika air keluar, kawasan itu lebih rentan mengering saat musim kemarau. BPGMN berencana memetakan kanal dan membangun sekat untuk memperlambat aliran air, sekaligus menjaga kelembapan lahan. Dengan begitu, pemetaan risiko dan perbaikan tata air menjadi bagian yang saling berkaitan dalam pencegahan kebakaran.
“Kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal. Gambut itu memiliki kubah. Sering kali kubah yang menjadi tempat penimbunan air dibuat kanal, padahal itu adalah menara airnya. Sehingga, ketika musim kemarau seperti saat ini, air dari kubah sudah habis,” ujar Setyawan.
Rencana tersebut juga menyentuh penghidupan warga. BPGMN menyebut sagu, jelutung, dan nanas sebagai contoh komoditas yang tidak membutuhkan banyak air. Setyawan mengatakan pengelolaan gambut perlu tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat, sehingga pencegahan kebakaran tidak menghilangkan sumber nafkah mereka.
Pemodelan dan keterlibatan ahli disiapkan
Untuk memperkirakan waktu dan lokasi kekeringan, BPGMN menilai pemodelan ilmiah diperlukan. Lembaga itu juga akan melibatkan kelompok ahli dari bidang gambut, hidrologi, revegetasi, serta sosial ekonomi. Kelompok serupa disiapkan untuk mendukung pengelolaan mangrove.
Rencana prediksi tiga hari sebelumnya masih berupa target pengembangan, bukan keterangan bahwa sistem tersebut sudah beroperasi. Sriyanto mengatakan sejumlah teknologi yang telah dibuat pihak lain dapat dimanfaatkan, sementara BPGMN telah mengidentifikasi beberapa pengembang. Bahan yang tersedia belum menyebut nama teknologi atau pihak-pihak tersebut secara terperinci.
Jika pemantauan, pemodelan, dan perbaikan tata air bisa dipadukan, pemerintah berpeluang mengenali risiko lebih awal dan menyiapkan respons sesuai kondisi setempat. Sriyanto menekankan bahwa langkah itu harus mencakup perlindungan warga: “Kita harus menentukan evakuasi yang bisa dan harus dilakukan untuk melindungi masyarakat, di mana titik-titik aman dan bagaimana mekanismenya,” katanya.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.