“Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Hasil studi tersebut berasal dari uji coba di Bali, sehingga belum menggambarkan hasil yang sama di seluruh daerah. Namun, bagi keluarga penerima dan pemerintah daerah, mutu pendataan punya dampak nyata: warga yang berhak berpeluang lebih besar tercatat, sementara penyaluran kepada pihak yang tidak tepat dapat ditekan.
Firman mengatakan digitalisasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi penyaluran. “Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Perlinsos digital diarahkan menuju transfer langsung
Luhut mengaitkan penguatan perlindungan sosial dengan upaya pemerintah memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan adalah bantuan berbentuk transfer tunai kepada penerima, bukan subsidi yang melekat pada produk.
“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tutur Luhut.
Perubahan cara penyaluran itu membuat ketepatan data semakin menentukan. Jika bantuan ditransfer langsung, sistem perlu mengidentifikasi penerima dengan benar agar hak keluarga tidak terputus dan dana tidak salah sasaran. Transparansi juga akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjelaskan proses pendaftaran serta dasar penetapan penerima.
DEN menyatakan peluncuran perlinsos digital dijadwalkan pada 10 November. Tahap berikutnya akan memperlihatkan bagaimana sistem yang diuji di berbagai daerah diterapkan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.