WASHINGTON — Hadiah kecurangan pemilu sebesar US$1 juta dijanjikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi siapa pun yang melaporkan dugaan pelanggaran hingga berujung pada penangkapan dan vonis. Trump mengumumkan tawaran itu pada Senin, menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November 2026.
Program ini berpotensi mendorong lebih banyak laporan dugaan kecurangan, tetapi pemerintah belum menjelaskan cara mengirim tip, sumber pendanaan hadiah, ataupun siapa yang akan menilai kelayakan klaim. Ketidakjelasan itu muncul saat kendali Kongres dipertaruhkan dan Trump memperluas keterlibatan pemerintahannya dalam urusan pemilu.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan hadiah berlaku untuk laporan mengenai pemilu sebelumnya maupun pemilu paruh waktu mendatang. Ia mengaitkan pembayaran dengan adanya penangkapan dan vonis terhadap orang yang disebut melakukan kecurangan.
Belum ada mekanisme yang diumumkan. Gedung Putih menolak memberi komentar di luar unggahan Trump, menurut laporan Los Angeles Times. France 24 dan Strait Times juga melaporkan bahwa presiden tidak menjelaskan bagaimana hadiah akan dibiayai atau dikelola.
Siapa yang menentukan laporan layak dibayar?
Pertanyaan soal pengawasan bukan hal baru. Pekan sebelumnya, pemerintahan Trump meluncurkan program terpisah yang ditujukan untuk membayar orang yang memberikan informasi guna membantu pemerintah memerangi penipuan. Saat program itu diumumkan, Trump mengatakan dirinya akan menentukan siapa yang menerima pembayaran.
“Saya akan menjadi penengah untuk semua keputusan ini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menilai apakah seseorang pantas menerima bayaran dan akan bersikap sangat murah hati.
Dua hakim mempertanyakan pengacara Departemen Kehakiman mengenai kesesuaian posisi pemerintah dengan hukum. Namun, belum jelas apakah Trump akan mengambil peran serupa dalam program tip kecurangan pemilu. Rincian tentang proses penilaian dan jalur pengaduan tetap belum tersedia.
Perbedaan pentingnya ada pada syarat hadiah baru ini: laporan harus diikuti penangkapan dan vonis. Tanpa penjelasan tentang standar pembuktian maupun pihak yang memeriksa laporan, publik belum bisa mengetahui bagaimana pemerintah akan membedakan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari klaim yang tidak terbukti.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.