PURWOKERTO — Aksi ARB di Banyumas pada Rabu 28 Oktober 2026 berisiko kehilangan daya tawar jika membawa terlalu banyak tuntutan, kata pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq. Ia menilai gerakan perlu menetapkan satu isu utama agar pemerintah daerah dapat meresponsnya secara utuh.
Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) berencana menggelar aksi massa dengan sejumlah persoalan sebagai sorotan. Menurut Sabiq, tuntutan yang menumpuk tanpa fokus dapat mengaburkan substansi dan membuat pembahasan pemerintah berjalan sepotong-sepotong.
“Harusnya ada isu atau tuntutan utama yang fokus menjadi perhatian perjuangannya. Sehingga saat direspon oleh pemerintah daerah, pembahasannya tidak sepotong-sepotong,” ujar Sabiq.
Aksi ARB perlu mengunci tuntutan utama
Isu yang disebut dalam rencana aksi mencakup Universal Health Coverage (UHC), penertiban pedagang kaki lima (PKL), penolakan parkir gratis, serta sengketa Kebondalem. Sabiq menilai ragam persoalan itu dapat melemahkan daya tekan apabila seluruhnya disuarakan tanpa prioritas yang jelas.
Risikonya, aksi yang semestinya mendorong perubahan kebijakan justru berhenti pada unjuk kekuatan massa. Banyaknya isu juga dapat membuat perhatian publik terpecah, sementara tiap persoalan memerlukan pembahasan dan tindak lanjut yang berbeda.
“Sekarang, efektivitas gerakan massa tidak diukur dari seberapa banyak massa yang turun, melainkan seberapa kuat isu dan tuntutan tersebut berdampak luas bagi masyarakat. Tuntutan yang tajam akan menuai simpati publik,” kata Sabiq.
Catatan itu menempatkan fokus tuntutan sebagai ukuran penting, bukan sekadar jumlah peserta aksi. Bagi warga, hasil yang bisa ditagih dari pemerintah lebih berarti daripada pernyataan umum yang tidak mengarah pada penyelesaian persoalan.
Pemkab Banyumas diminta menawarkan solusi
Sabiq juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyelesaikan persoalan dengan langkah sementara, sementara isu besar yang membutuhkan alokasi anggaran dibiarkan tanpa kepastian. Menurut dia, pola tambal sulam dapat membuat gerakan kehilangan taring dan protes berubah menjadi kebisingan politik sesaat.
Persoalan lokal yang terus menjadi kegaduhan di media sosial, kata dia, berpotensi membentuk citra Banyumas di luar daerah. Investor, calon mahasiswa, dan wisatawan bisa mempertimbangkan kembali rencana mereka jika wilayah itu dipersepsikan rawan konflik dan minim kepastian hukum.
Dampaknya tidak berhenti pada perdebatan di ruang digital. Ketidakpastian penyelesaian isu dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan persepsi pihak luar terhadap Banyumas. Karena itu, respons yang terbuka dan jelas menjadi penting, terutama ketika persoalan yang diangkat menyentuh layanan publik dan ruang usaha warga.
“Pemkab tidak boleh lagi bekerja layaknya ‘pemadam kebakaran’, yang baru bertindak setelah viral,” ujar Sabiq.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas dan DPRD mengambil kendali dengan menawarkan solusi nyata secara transparan. Sabiq menilai kritik di media sosial maupun aksi turun ke jalan merupakan instrumen yang sah ketika saluran komunikasi formal tersumbat.
Namun, tekanan publik perlu diteruskan menjadi posisi tawar dalam perundingan. Bila pemerintah membuka negosiasi, aliansi warga perlu menyiapkan kesepakatan yang dapat mengikat janji dan memuat tahapan penyelesaian.
“Jika Pemkab akhirnya membuka pintu negosiasi, aliansi warga harus sudah siap mengunci janji pemerintah dengan pakta integritas atau peta jalan penyelesaian yang memiliki tenggat waktu eksekusi yang jelas,” pungkasnya.
Dengan rencana aksi pada Rabu 28 Oktober 2026, perhatian berikutnya tertuju pada tuntutan yang akan diprioritaskan ARB dan respons Pemerintah Kabupaten Banyumas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.