Sumpah Pemuda dan Masa Depan Ketahanan Energi

JAKARTA — Ketahanan energi menentukan apakah nelayan bisa melaut, usaha daerah beroperasi, dan layanan dasar tetap berjalan. Pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober, gagasan persatuan kembali berhadapan dengan soal pemerataan akses energi di Indonesia.

Persoalan ini menyentuh kehidupan sehari-hari. Pasokan yang sulit atau tidak stabil dapat menghambat kegiatan ekonomi sebelum suatu daerah sempat menarik investasi. Karena itu, ukuran ketahanan energi bukan cuma kecukupan bahan bakar secara nasional, melainkan juga keandalan pasokan yang dirasakan rumah tangga, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah terpencil.

Pada 28 Oktober 1928, pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa menyatukan cita-cita membangun Indonesia sebagai satu bangsa. Sumpah Pemuda bukan hanya ikrar tentang tanah air, bangsa, dan bahasa, tetapi juga landasan bagi generasi berikutnya. Kini, tantangannya mencakup kesempatan daerah untuk tumbuh dan sejahtera.

Ketahanan energi perlu terasa sampai ke daerah

Energi kerap dibahas melalui produksi, impor, harga, dan infrastruktur. Namun dampaknya juga hadir dalam kegiatan yang dekat dengan masyarakat: nelayan yang hendak melaut, industri daerah yang ingin berkembang, serta sekolah dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan layanan andal.

Akses energi yang timpang berarti kesempatan untuk maju juga tidak merata. Sebaliknya, pasokan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dapat menopang kegiatan ekonomi antardaerah. Dalam konteks itu, persatuan tidak berhenti pada identitas kebangsaan. Ia juga perlu hadir lewat akses energi yang lebih adil tanpa membebankan biaya kepada generasi mendatang.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda kemandirian energi dapat dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Presiden Prabowo sejak awal menempatkan swasembada energi sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Namun, tersedianya bahan bakar hari ini saja belum membuktikan ketahanan.

Indonesia perlu mengurangi paparan terhadap lonjakan harga global, memperkuat pasokan domestik, memperbaiki pemerataan distribusi, serta menyiapkan sistem yang dapat menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik. Ukurannya perlu melampaui kecukupan pasokan nasional: energi harus benar-benar tersedia bagi rumah tangga, dunia usaha, dan daerah terpencil.