Sumpah Pemuda dan Masa Depan Ketahanan Energi

JAKARTA — Ketahanan energi menentukan apakah nelayan bisa melaut, usaha daerah beroperasi, dan layanan dasar tetap berjalan. Pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober, gagasan persatuan kembali berhadapan dengan soal pemerataan akses energi di Indonesia.

Persoalan ini menyentuh kehidupan sehari-hari. Pasokan yang sulit atau tidak stabil dapat menghambat kegiatan ekonomi sebelum suatu daerah sempat menarik investasi. Karena itu, ukuran ketahanan energi bukan cuma kecukupan bahan bakar secara nasional, melainkan juga keandalan pasokan yang dirasakan rumah tangga, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah terpencil.

Pada 28 Oktober 1928, pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa menyatukan cita-cita membangun Indonesia sebagai satu bangsa. Sumpah Pemuda bukan hanya ikrar tentang tanah air, bangsa, dan bahasa, tetapi juga landasan bagi generasi berikutnya. Kini, tantangannya mencakup kesempatan daerah untuk tumbuh dan sejahtera.

Ketahanan energi perlu terasa sampai ke daerah

Energi kerap dibahas melalui produksi, impor, harga, dan infrastruktur. Namun dampaknya juga hadir dalam kegiatan yang dekat dengan masyarakat: nelayan yang hendak melaut, industri daerah yang ingin berkembang, serta sekolah dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan layanan andal.

Akses energi yang timpang berarti kesempatan untuk maju juga tidak merata. Sebaliknya, pasokan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dapat menopang kegiatan ekonomi antardaerah. Dalam konteks itu, persatuan tidak berhenti pada identitas kebangsaan. Ia juga perlu hadir lewat akses energi yang lebih adil tanpa membebankan biaya kepada generasi mendatang.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda kemandirian energi dapat dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Presiden Prabowo sejak awal menempatkan swasembada energi sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Namun, tersedianya bahan bakar hari ini saja belum membuktikan ketahanan.

Indonesia perlu mengurangi paparan terhadap lonjakan harga global, memperkuat pasokan domestik, memperbaiki pemerataan distribusi, serta menyiapkan sistem yang dapat menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik. Ukurannya perlu melampaui kecukupan pasokan nasional: energi harus benar-benar tersedia bagi rumah tangga, dunia usaha, dan daerah terpencil.

BBM Satu Harga dan persoalan pasokan berkelanjutan

Pertamina menjadi salah satu pelaksana agenda pemerataan melalui upaya menjaga pasokan, memperluas akses, dan mendukung diversifikasi energi. Program BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar memperlihatkan bagaimana kebijakan energi menyentuh persoalan kesenjangan antarwilayah.

Bagi masyarakat di pulau terpencil, penyamaan harga di lembaga penyalur berupaya memperkecil kesenjangan biaya energi dengan pusat ekonomi. Biaya pengiriman yang tinggi dan jalur logistik yang panjang dapat berpengaruh pada harga barang, pendapatan usaha, hingga daya saing daerah.

Tapi harga yang sama belum otomatis menghadirkan kesempatan yang sama. Stok perlu tersedia, pengiriman mesti berkesinambungan, dan pelayanan harus memadai. Jika pasokan terputus, harga resmi tidak banyak membantu nelayan ataupun pelaku usaha yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja.

Pemerintah karena itu perlu menilai BBM Satu Harga dari dampaknya terhadap kegiatan ekonomi, layanan dasar, dan kesempatan usaha, bukan hanya jumlah penyalur yang dibangun. Evaluasi yang konsisten dapat menunjukkan apakah program benar-benar mempersempit kesenjangan pembangunan atau sebatas memperbaiki indikator administratif.

B50 menghubungkan bahan bakar dan industri domestik

Upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar juga mengarah pada biodiesel B50. Pemerintah mulai menerapkan mandatori B50 pada 1 Juli 2026 dan meluncurkannya pada 9 Juli 2026. Bahan bakar ini mencampurkan biodiesel berbasis sawit sebesar 50 persen ke dalam solar.

Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dan mengurangi impor solar. Pengurangan impor juga berpotensi menekan paparan terhadap pergerakan harga minyak dunia dan tekanan pada kebutuhan devisa. Bagi industri, pelaksanaannya menghubungkan sektor energi dengan pertanian, pengolahan, teknologi, dan penciptaan nilai tambah.

Pertamina berperan dalam pengadaan, pengolahan, pengujian mutu, dan distribusi. Namun keberhasilan B50 perlu terlihat dalam hasil nyata: impor berkurang, bahan baku tersedia, biaya produksi kompetitif, serta mesin dan infrastruktur pengguna tetap andal.

Ada syarat lingkungan yang tak boleh luput. Pemerintah perlu mendorong produktivitas bioenergi tanpa membuka hutan atau mengganggu ketahanan pangan. Tanpa pengawasan terhadap produktivitas, penggunaan lahan, dan rantai pasok, manfaat ekonomi jangka pendek dapat memunculkan risiko yang melemahkan ketahanan nasional.

Bioetanol membutuhkan kepastian rantai pasok

Diversifikasi energi juga dapat mengandalkan bioetanol berbasis komoditas lokal. Potensi bahan baku saja belum cukup untuk membangun industri. Usaha membutuhkan pasokan konsisten, fasilitas pengolahan, standar mutu, jaringan distribusi, dan pembeli yang jelas.

Tantangannya terletak pada hubungan antara petani, pengolah, perusahaan energi, dan konsumen. Pertamina dapat membantu membuka pasar dan menyiapkan infrastruktur, sementara pemerintah perlu menjaga koordinasi lintas sektor serta kepastian kebijakan agar investasi dapat berkelanjutan.

Tanpa kepastian itu, bahan baku lokal berisiko hanya menjadi peluang di atas kertas, tanpa manfaat nyata bagi petani maupun pengguna energi. Substitusi impor melalui bahan bakar nabati pun bukan jawaban tunggal bagi kebutuhan energi Indonesia.

Ketahanan energi tetap memerlukan bauran sumber yang beragam dan efisiensi lebih baik. Ukuran akhirnya berada pada keandalan pasokan dan pemerataan manfaat, sementara mandatori B50 telah dimulai pada 1 Juli 2026.