PLN IP Uji Coba Co-Firing Hidrogen dan Amonia, Pembangkit Jadi Lebih Efisien

BALI — Co-firing hidrogen dan amonia berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di pembangkit, sekaligus meningkatkan efisiensi. PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menguji dua teknologi itu pada pembangkit gas dan PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Uji hidrogen berlangsung di PLTDG Pesanggaran, sedangkan uji amonia dilakukan di PLTU Labuan. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan pengujian tersebut menjadi bagian dari upaya mencari alternatif bahan bakar dan mengoptimalkan teknologi pembangkitan.

“Pengujian co-firing hidrogen dan amonia menjadi langkah PLN Indonesia Power dalam mengembangkan alternatif bahan bakar yang berpotensi menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi pembangkitan,” kata Bernadus melalui keterangan resmi, Rabu (28/10).

Co-firing hidrogen di PLTDG Pesanggaran

Di PLTDG Pesanggaran, hidrogen dicampurkan dengan gas alam sebagai bahan bakar mesin pembangkit. Campuran ini ditujukan untuk menggantikan sebagian penggunaan gas alam, bukan mengubah seluruh bahan bakar mesin sekaligus.

PLN IP telah menjalankan tiga kali pengujian dengan rasio hidrogen yang meningkat. Pada 2022, rasionya 2 persen. Angka itu naik menjadi 7 persen pada 2024, lalu mencapai 23 persen pada 2025.

Menurut hasil pengujian yang disampaikan perusahaan, co-firing hidrogen berpotensi meningkatkan efisiensi mesin hingga 5 persen dan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil hingga 17 persen. PLN IP juga menyebut potensi penurunan emisi karbon sebesar 9.600 ton CO₂ per tahun.

Angka tersebut menunjukkan alasan pengujian campuran bahan bakar menarik bagi pengelola pembangkit: sebagian bahan bakar fosil dapat disubstitusi tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga kinerja mesin. Namun, hasil uji tetap perlu dibaca sebagai potensi, sementara penerapan lebih luas bergantung pada evaluasi teknis dan keselamatan.

Uji amonia dan pengurangan batu bara

Di PLTU Labuan, amonia dicampurkan ke batu bara yang dibakar di boiler. Tujuannya mengurangi konsumsi batu bara, dengan pengujian yang menggunakan rasio campuran amonia sebesar 1 persen.

PLN IP menyatakan pengujian itu menunjukkan potensi perbaikan efisiensi PLTU hingga 1,3 persen. Konsumsi batu bara diperkirakan dapat dihemat sekitar 19.700 ton per tahun, sementara emisi karbon berpotensi turun hingga 1,8 persen. Perusahaan juga menyebut potensi pengurangan emisi tahunan PLTU hingga 35.000 ton.

Bagi sektor ketenagalistrikan, hasil ini memberi gambaran bahwa upaya menekan emisi dapat dilakukan dengan menguji bahan bakar alternatif pada fasilitas pembangkit yang ada. Dampaknya tidak berhenti pada perhitungan emisi: penghematan bahan bakar dan efisiensi juga menjadi pertimbangan operasional. Besar manfaatnya tetap perlu dinilai bersama aspek keandalan, keselamatan, dan kelayakan penerapan.

Pengembangan amonia hijau direncanakan memanfaatkan ekses hidrogen dari PLTGU Cilegon, PLTGU Priok, dan PLTGU Tambak Lorok sebagai bahan baku. Rencana ini menghubungkan pengembangan hidrogen di pembangkit gas dengan pengujian amonia di PLTU, sehingga potensi bahan bakar dapat dimanfaatkan dalam ekosistem pembangkitan.

Tahap berikutnya: kajian dan evaluasi teknis

Co-firing hidrogen dan amonia masih menjadi bagian dari pengembangan serta pengujian teknologi PLN IP. Perusahaan menyatakan proses berikutnya akan mencakup kajian, pengujian, dan evaluasi teknis dengan memperhitungkan keselamatan, keandalan, efisiensi, serta kelayakan implementasi.

Tahap evaluasi itu menentukan bagaimana hasil uji dapat diterapkan secara bertanggung jawab pada pembangkit. Untuk PLTDG Pesanggaran, perhatian berikutnya tertuju pada pengembangan campuran hidrogen setelah rasio pengujian mencapai 23 persen pada 2025. Sementara di PLTU Labuan, evaluasi akan menilai penerapan campuran amonia dan potensi pemanfaatan bahan baku dari ekses hidrogen pembangkit lain.

PLN IP menyebut diversifikasi bahan bakar dan pengurangan emisi sebagai arah pengembangan. Perusahaan akan melanjutkan kajian dan evaluasi untuk menentukan kelayakan penerapan teknologi tersebut pada tahap berikutnya.