Hingga September 2026, realisasi PPM tercatat Rp428,693 miliar atau 90,55 persen dari total penerimaan Rp473,423 miliar. KPM menyumbang sekitar Rp33,234 miliar, sementara PBP mencapai kurang lebih Rp11,495 miliar.
Strategi di wilayah kerja KPP Manokwari masih bertumpu pada intensifikasi karena penerimaan didominasi administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Petugas mencocokkan data perpajakan dengan informasi perbankan, pertanahan, serta data lain. KPP juga bekerja sama dengan perusahaan yang lokasi NPWP-nya berada di wilayah kerja Manokwari.
“Kegiatan eksistensi kami sandingkan dengan data perbankan, pertanahan, dan lainnya. Kami juga kerja sama dengan perusahaan yang lokasi NPWP di wilayah kerja KPP Manokwari,” ujarnya.
Administrasi pemerintahan dominan dalam penerimaan
Menurut rincian KPP Manokwari, administrasi pemerintahan menyumbang Rp339,139 miliar hingga triwulan III 2026. Perdagangan berkontribusi Rp57,550 miliar dan industri Rp43,953 miliar. Sektor pejabat negara, karyawan maupun pensiunan menyumbang Rp10,343 miliar, sedangkan jasa akomodasi mencatat Rp8,741 miliar.
“Belanja pemerintah masih berperan penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Manokwari,” kata Vika.
Dari sisi jenis pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp162,701 miliar atau sekitar 34,37 persen dari total penerimaan hingga triwulan III 2026. Pajak tidak langsung menyumbang Rp99,857 miliar atau 21,09 persen, disusul PPh Pasal 21 sebesar Rp83,958 miliar atau 17,73 persen.
Penerimaan lainnya berasal dari PPh final sebesar Rp37,997 miliar atau 8,03 persen dan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp23,842 miliar atau 5,04 persen. KPP Manokwari menargetkan penerimaan pajak Rp829,040 miliar sepanjang 2026, sementara realisasi hingga triwulan III baru mencapai Rp473,423 miliar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.