Mensos Ajak RT dan RW Benahi Data Bansos, 45 Persen Dinilai Tak Tepat

Sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengurus RT dan RW bekerja bersama pemerintah daerah untuk membenahi data agar bantuan menjangkau warga yang membutuhkan.

Ajakan itu disampaikan dalam pengarahan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu malam. Perbaikan data, menurut Gus Ipul, menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah.

Evaluasi Kementerian Sosial menunjukkan persoalannya cukup besar. Data yang meleset dapat membuat penyaluran bantuan tidak sesuai dengan kondisi warga yang seharusnya menerima. Karena itu, pemerintah mendorong pembenahan dilakukan dari lingkungan setempat, dengan melibatkan pengurus RT dan RW serta pemerintah daerah.

“Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu,” kata Gus Ipul. Ia menyebut pembenahan data sebagai kerja bersama dan mengajak para peserta pengarahan untuk memulainya dari data.

Pengarahan tersebut berlangsung dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan RT dan RW, agen Perlindungan Sosial, perangkat desa, serta pilar-pilar sosial.

Pelibatan pengurus lingkungan menempatkan RT dan RW dalam proses memperbaiki akurasi data penerima. Mereka bekerja bersama pemerintah daerah, sementara Kemensos menekankan perlunya data tunggal sebagai dasar penyaluran. Dengan begitu, pembenahan data diposisikan sebagai bagian awal dari upaya memastikan perlindungan sosial mencapai masyarakat yang membutuhkan.

Gus Ipul juga mengaitkan perlindungan sosial dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu, menurut dia, mencakup penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk perlindungan serta jaminan sosial.

Angka 45 persen menunjukkan skala ketidaktepatan yang ditemukan dalam evaluasi Kemensos terhadap data PKH dan bantuan sembako. Namun, dalam pengarahan itu Gus Ipul menitikberatkan pesan pada pembaruan dan penyatuan data, dengan RT, RW, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang diajak terlibat.

“Data tunggal” menjadi pijakan yang ia dorong. Langkah berikutnya adalah kerja bersama untuk memperbaiki akurasi data penerima, agar bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat kepada warga yang memerlukan perlindungan.