Perbedaan angka itu penting untuk membaca rangkaian kesaksian dan dakwaan secara tepat. Ferry menerangkan permintaan yang ia dengar dari Febrie, lalu menjelaskan nominal berbeda yang disampaikannya kepada Tan. Pengakuan tentang uang yang diterima dan pengembalian Rp5 miliar juga menjadi bagian dari keterangannya sebagai saksi.
Dampaknya menyentuh langsung proses hukum perkara Jiwasraya: kesaksian tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan ancaman penetapan tersangka untuk meminta uang kepada seorang saksi perkara. Namun, tuduhan itu masih berada dalam proses persidangan dan disampaikan dalam kerangka dakwaan terhadap para terdakwa.
Ferry hadir sebagai saksi bagi tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, managing partner kantor hukum Don Ritto & Rekan Don Ritto alias Idon, serta Komisaris PT Kantor Omzet Indonesia (Koin Money Changer) Nurman Herin. Ketiganya didakwa melakukan korupsi berupa pemerasan terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya pada 2020, serta TPPU pada periode 2020–2026.
Dakwaan TPPU Febrie Adriansyah
Jaksa juga mendakwa Febrie melakukan TPPU sebesar Rp354,62 miliar. Nilai itu terdiri atas Rp346,74 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat yang disebut setara Rp7,88 miliar dengan kurs Rp17.880 per dolar AS.
Dakwaan menyebut dugaan pencucian uang terjadi ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 dan saat menjabat Jampidsus pada periode 2021–2026. Aset yang disebut dalam perkara meliputi saham, tanah, dan/atau bangunan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Jaksa menguraikan sejumlah cara yang diduga dipakai untuk menyamarkan aset, termasuk penempatan dana di rekening atas nama orang lain, pemindahan uang kepada orang kepercayaan atau pihak lain, serta penempatan modal pada perusahaan. Dakwaan juga menyebut pembelian tanah atau bangunan, emas, dan satu unit mobil Fortuner atas nama Muhammad Agung Garisman.
Febrie didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a atau huruf b. Dakwaan turut mencantumkan pasal-pasal terkait dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.