Untuk anggaran penyediaan makanan, BGN menetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Sementara itu, kendaraan distribusi tidak lagi masuk komponen biaya operasional. BGN menempatkan penyediaan kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan sebagai kewajiban mitra.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan seluruh komponen pembiayaan dihitung untuk periode satu bulan penuh. Komponen itu mencakup biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan. Tysa menilai pengelolaan menu, pengadaan bahan, kegiatan dapur, dan distribusi yang efisien dapat membantu menjaga penggunaan anggaran sesuai alokasi.
Investasi mitra belum sepenuhnya kembali
Gardian mengingatkan mitra telah menanamkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung, dan fasilitas lain. Sebagian besar investasi tersebut, menurut dia, belum sepenuhnya kembali.
“Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mitra tidak meminta keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Yang dibutuhkan adalah pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan agar dapur tetap dapat beroperasi.
Untuk menguji kecukupan skema, Gardian mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG. Perhitungan itu, menurutnya, perlu membedakan karakteristik wilayah serta melibatkan asosiasi dan mitra dalam evaluasi.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Gardian. Evaluasi dan simulasi tersebut menjadi langkah berikutnya yang diminta mitra sebelum kebijakan pembiayaan diberlakukan secara menyeluruh.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.