JAKARTA — Produksi nikel Indonesia yang melampaui daya serap pasar membuat harga nikel dunia turun ke US$ 15.800 per ton, sementara pemerintah menyiapkan pengendalian kuota lewat RKAB. Tekanan harga ini berisiko merugikan pertambangan nasional jika pasokan terus bertambah tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar.
Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut kelebihan pasokan nikel global hampir 800.000 ton. Sementara itu, kebutuhan nikel dunia berada di angka 3,5 juta ton per tahun.
Langkah pemerintah akan berfokus pada penataan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tambang. Kebijakan itu dapat membatasi tambahan pasokan ketika harga sudah tertekan.
Produksi nikel Indonesia picu kelebihan pasokan
Bahlil menjelaskan penurunan harga terjadi karena volume produksi nasional tidak seimbang dengan kemampuan pasar menyerap nikel. Ia menyampaikan hal itu dalam Minerba Convention & Exhibition 2026 di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
“Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton,” ujar Bahlil.
Harga nikel kini berada di bawah US$ 16.000 per ton. Bahlil menyebut harganya sudah mencapai US$ 15.800 per ton, dan mempertanyakan bagaimana harga bisa membaik jika pasokan terus berlebih.
Risikonya bukan sekadar nilai jual yang melemah. Bahlil mengingatkan, negara lain dapat membeli produk nikel setengah jadi dari Indonesia dengan harga murah, menyimpannya sebagai cadangan, lalu menunggu harga naik sebelum melepasnya ke pasar.
“Jadi saya minta teman-teman antara industri dan pengusaha tambangnya ini kita harus bisa menahan diri,” kata Bahlil. Ia meminta pelaku industri dan penambang memperhatikan keseimbangan produksi, bukan sekadar mengejar volume.
Bagaimana pemerintah mengendalikan pasokan?
Pemerintah mengarahkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan. Salah satu instrumennya ialah penataan kuota produksi nikel melalui RKAB.
Bahlil menyatakan dirinya bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai perlu untuk kepentingan negara. Ia juga mengakui rencana pengendalian itu berpotensi memicu protes dari pelaku usaha.
“Strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.
Bagi industri di dalam negeri, kebijakan kuota dapat mengubah ruang produksi dan rencana perusahaan tambang maupun pengolahan.
Bagi negara, tekanan harga menyangkut nilai komoditas yang dijual, sementara pasokan berlebih juga memberi peluang bagi pembeli untuk mengamankan bahan setengah jadi dengan harga lebih rendah.
Itu sebabnya pengaturan produksi menjadi persoalan rantai pasok, bukan hanya keputusan masing-masing perusahaan.
Produksi olahan diproyeksikan berubah
Data Forum Industri Nikel Indonesia menunjukkan produksi nikel olahan hasil hilirisasi mencapai 2,5 juta ton pada 2025. Dari jumlah itu, 2,05 juta ton berupa NPI, FeNi, dan matte, sedangkan 450 ribu ton berbentuk MHP dan nikel sulfat.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan kapasitas fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 mencapai 2,7 juta ton Ni. Pengolahan berlangsung melalui jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi.
FINI memperkirakan produksi nikel olahan pada 2026 turun 3,5% hingga 4% dibandingkan capaian 2025. Namun, volume produksi diproyeksikan meningkat lagi pada 2027 seiring beroperasinya proyek-proyek baru.
Tambahan kapasitas itu terutama berasal dari proyek hidrometalurgi berbasis HPAL. Proyek-proyek tersebut ditujukan untuk mengolah bahan baku nikel bagi baterai kendaraan listrik dan akan memasuki tahap komisioning serta operasi penuh.
Kapasitas produksi MHP nasional tercatat 450 ribu ton pada 2025. FINI memperkirakan jumlah itu akan melampaui 900 ribu ton nikel pada akhir 2027, ketika proyek-proyek HPAL menambah kapasitas pengolahan.
Arif menyebut produksi nasional telah menjadikan Indonesia pemasok sekitar 60% kebutuhan nikel dunia. Di tengah proyeksi tambahan kapasitas tersebut, pemerintah kini mengarahkan pengendalian pasokan melalui RKAB.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.