“Strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.
Bagi industri di dalam negeri, kebijakan kuota dapat mengubah ruang produksi dan rencana perusahaan tambang maupun pengolahan.
Bagi negara, tekanan harga menyangkut nilai komoditas yang dijual, sementara pasokan berlebih juga memberi peluang bagi pembeli untuk mengamankan bahan setengah jadi dengan harga lebih rendah.
Itu sebabnya pengaturan produksi menjadi persoalan rantai pasok, bukan hanya keputusan masing-masing perusahaan.
Produksi olahan diproyeksikan berubah
Data Forum Industri Nikel Indonesia menunjukkan produksi nikel olahan hasil hilirisasi mencapai 2,5 juta ton pada 2025. Dari jumlah itu, 2,05 juta ton berupa NPI, FeNi, dan matte, sedangkan 450 ribu ton berbentuk MHP dan nikel sulfat.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan kapasitas fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 mencapai 2,7 juta ton Ni. Pengolahan berlangsung melalui jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi.
FINI memperkirakan produksi nikel olahan pada 2026 turun 3,5% hingga 4% dibandingkan capaian 2025. Namun, volume produksi diproyeksikan meningkat lagi pada 2027 seiring beroperasinya proyek-proyek baru.
Tambahan kapasitas itu terutama berasal dari proyek hidrometalurgi berbasis HPAL. Proyek-proyek tersebut ditujukan untuk mengolah bahan baku nikel bagi baterai kendaraan listrik dan akan memasuki tahap komisioning serta operasi penuh.
Kapasitas produksi MHP nasional tercatat 450 ribu ton pada 2025. FINI memperkirakan jumlah itu akan melampaui 900 ribu ton nikel pada akhir 2027, ketika proyek-proyek HPAL menambah kapasitas pengolahan.
Arif menyebut produksi nasional telah menjadikan Indonesia pemasok sekitar 60% kebutuhan nikel dunia. Di tengah proyeksi tambahan kapasitas tersebut, pemerintah kini mengarahkan pengendalian pasokan melalui RKAB.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.